Pengangguran

Pengangguran

1.2.1.   Pengertian

Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.

Menurut Payman J. Simanjuntak, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan.

Menurut Menakertrans, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Menurut BPS pada sensus 2010, pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (berusia 15 – 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah penduduk yang berada dalam usia kerja (diatas 15 tahun) yang tidak memiliki pekerjaan, maupun sedang mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya.

a.      Jenis – Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2003), klasifikasi pengangguran adalah sebagai berikut :

a)     Berdasarkan penyebabnya :

1)     Pengangguran Friksional, merupakan pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh.

2)     Pengangguran Struktural, adalah pengangguran yang terjadi akibat adanya perubahan struktur ekonomi.

3)     Pengangguran Konjungtur, merupakan pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari menurunnya permintaan agregat.

4)     Pengangguran Teknologi, merupakan pengangguran yang disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi yang mengakibatkan berkurangnya kontribusi tenaga manusia dalam suatu proses produksi.

b)     Berdasarkan Cirinya :

1)     Pengangguran Terbuka, adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja namun tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, maupun yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja (BPS).

2)     Pengangguran Tersembunyi, adalah tenaga kerja yang tidak digunakan secara efektif dalam suatu pekerjaan akibat jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih banyak daripada jumlah tenaga kerja yang sebenarnya diperlukan.

3)     Pengangguran Musiman, merupakan pengangguran yang terjadi pasa masa-masa tertentu di satu periode tertentu. Pengangguran jenis ini biasanya terjadi pada sector perekonomian.

4)     Setengah Menganggur, merupakan suatu keadaan dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu).

b.     Penyebab Pengangguran

Tingginya tingkat pengangguran biasanya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Apabila jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, maka sebagian dari angkatan kerja tersebut tidak akan memiliki pekerjaan dan hal tersebut berarti tingkat pengangguran meningkat. Selain itu, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia juga merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya pengagguran. Apabila penduduk suatu negara/daerah memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah, maka tingkat pengangguran di negara/daerah tersebut akan tinggi. Untuk itu, setiap negara/daerah akan berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai langkah untuk menanggulangi tingginya tingkat pengagguran.

c.      Dampak Adanya Pengangguran

Adapun beberapa dampak sosial dan ekonomi pengangguran bagi suatu negara/daerah adalah sebagai berikut :

1.    Menurunnya Aktivitas Perekonomian

Tingginya jumlah pengangguran akan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Menurunnya daya beli masyarakat akan berimbas pada menurunnya proses produksi. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya aktivitas perekonomian.

2.    Menurunnya Pendapatan Perkapita Dan Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai dampak dari penurunan aktivitas ekonomi, maka pendapatan per kapita masyarakat pun akan menurun. Dengan menurunnya pendapatan per kapita maka pertumbuhan ekonomi pun akan menunjukkan hal serupa.

3.    Meningkatnya Biaya Sosial

Tingginya tingkat pengangguran akan meningkatkan biaya-biaya sosial yang dikeluarkan pemerintah seperti bantuan-bantuan sosial, subsidi, dan lain-lain.

4.    Meningkatnya Angka Kriminalitas

Pengagguran bisa saja melakukan tindakan kriminalitas untuk memperoleh pendapatan. Maka dari itu meningkatnya angka pengangguran dapat berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas.

d.     Pengangguran di Provinsi Bali

Tahun	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
2012	27.27	20.96	48.23
2013	27.78	14.04	41.82
2014	28	16.12	44.13
2015	29.24	17.97	47.21
2016	29.02	17.46	46.48

                                    Sumber data : BPS 2017

Data table diatas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Bali selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi namun memiliki kecenderungan menurun. Selain itu data BPS menunjukkan presentase tingkat pengagguran di Provinsi Bali pada Februari 2016 hingga Februari 2017 mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa kebijakan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Bali telah mampu menekan tingkat pengangguran.Namun tingkat pengangguran ini harus tetap diperhatikan agar tingkat pengagguran tidak kembali meningkat.

e.      Solusi Untuk Mengatasi Pengangguran

Mengadakan pelatihan kerja di balai latihan kerja (BLK).
Kita tahu bahwa untuk mendukung perkembangan investasi di bidang industri diperlukan tenaga kerja yang kompeten dibidangnya agar produktifitas perusahaan menjadi meningkat. Namun demikian terkadang perusahaan dihadapkan pada ketimpangan antara skill yang dimiliki oleh karyawan dengan skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. selain itu, penggunaan teknologi juga memungkinkan terjadinya efisiensi penggunaan tenaga kerja karena tenaga manusia digantikan dengan mesin. dampaknya terjadi out shourching, sehingga terjadi pengangguran yang sangat besar. Dikatakan pengangguran yang terjadi sangat besar karena pengangguran selain karena adanya program out shourching juga karena adanya lulusan baru dari tiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD sampat perguruan tinggi. 

Dari sekitar 10,6 juta orang penganggur, 31,75 persen diantaranya berpendidikan sampai dengan tamat sekolah dasar (SD), kemudian 26,75 persen tamat sekolah lanjutan pertama (SLTP), 36,44 persen tamat sekolah lanjutan atas (SLA), 2,68 persen tamat Diploma, dan 3,38 persen tamat sarjana. 
Dari data tersebut diketahui bahwa mayoritas tenaga kerja Indonesia berpendidikan SD, maka untuk meningkatkan produktivitas perlu diupayakan peningkatan kompetensinya melalui pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada, oleh karena itu revitalisasi BLK di seluruh Indonesia perlu dilakukan. 

Timbulnya masalah baru di bidang ketenagakerjaan di era global sangat mungkin terjadi. Untuk itu diperlukan strategi pembinaan ketenagakerjaan menyangkut upaya peningkatan penempatan dan perlindungan tenaga kerja, yang sudah disusun untuk mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang ada serta dalam rangka mengantisipasi berbagai hal kemungkinan terburuk yang terjadi .

Alternatif penyelesaian masalah pengangguran diatas selain pelatihan keterampilan di BLK adalah dengan memberikan ruang gerak yang lebih kepada sektor non-publik untuk ikut berpartisipasi aktif dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara proporsional, dengan memberikan program padat karya, bantuan pendirian UKM/UMKM.

Aplikasinya sebaiknya pemerintah bekerjasama dengan pihak Bank untuk memberikan kredit lunak kepada sektor UKM/UMKM. Dengan cara kredit lunak bagi sektor UMKM. dengan demikian agkatan kerja selain terserap pada sektor formal, juga terserap pada sektor  UKM/UMKM sehigga diharapkan angka pengangguran di indonesia akan terus berkurang.

·        Solusi untuk mengatasi pengangguran structural.

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah

1)     Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja.

2)     Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan.

3)     Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan

4)     Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

·         Solusi untuk  mengatasi pengangguran friksional.

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sbb:

1)     Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. 

2)      Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru.

3)      Menggalakkan pengembangan sector Informal, seperti home industri

4)     Menggalakkan program transmigrasi untuk me-nyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya.

5)     Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

·         Solusi untuk mengatasi pengangguran musiman.

Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara :

1)     Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain, dan

2)     Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

·         Solusi untuk  mengatasi pengangguran siklus.

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah :

1)     Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan

2)     Meningkatkan daya beli masyarakat.

1.3.          Kebijakan Ekonomi Regional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kebijakan berarti suatu konsep yang menjadi garis besar dan dasar perencanaan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dari sisi pemerintahan, kata kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu.Sedangkan Ekonomi Regional merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai unsur perbedaan potensi antara suatu daerah/wilayah dengan daerah/wilayah lainnya.Jadi kebijakan ekonomi regional dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil pemerintah suatu daerah untuk mengatasi permasalahan ekonomi di daerah tersebut yang hanya berlaku di wilayah/daerah tersebut.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pendahuluan       Tidak terasa krisis ekonomi yang telah menghantam kita pada tahun 1997 sudah berlalu lebih dari satu dekade. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dalam penyehatan ekonomi yang telah kita lakukan selama ini. Baik suka ataupun duka. Dampak krisis pun sampai sekarang masih terasa, membebani keuangan Negara sehingga kemampuan Negara untuk membiayai berbagai kegiatan sosial ataupun terkait dengan masalah lingkungan sulit untuk mendapatkan prioritas anggaran.      Krisis telah memaksa Indonesia mereformasi ekonominya dalam kerangka program IMF hingga akhir 2003. Ekonomi mulai pulih pada tahun 2004, sehingga Indonesia siap membangun ekonominya lagi, bangkit dari keterpurukkannya. Namun ternyata kebangkitan ekonomi tidak mudah dicapai, perkembangan eksternal yang semakin tidak ramah dan juga kebijakan domestik dalam mengelola ekonomi yang tidak tepat telah membuat ekonomi Indonesia tidak banyak mengalami kemajuan yang berarti hingga saat ini.      Kualitas pertumbuhan/pembangunan ekonomi yang semakin merosot ditengah-tengah stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat lagi telah membuat angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Demikian juga beban APBN masih berat. Sehingga mempersulit Indonesia untuk membangun ekonominya, apalagi membangun secara berkelanjutan. Fakta menunjukkan bahwa pada masa krisis ekonomi yang lalu, pembangunan baik dari sisi hardware ataupun software terbengkelai. Sehingga dapat dilihat kerusakan infrastruktur yang semakin parah, lingkungan juga memburuk, serta human development merosot. Potret Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan yang dijalankan di Indonesia sejak tahun 1970-an hingga sekarang masih cenderung fokus pada pembangunan ekonomi, bahkan pada pertumbuhan ekonomi yang cenderung jangka pendek. Sehingga masalah keberlanjutan belum menjadi prioritas utama. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi pun kualitasnya semakin memburuk. Apalagi dengan keterbatasan APBN dan sumber daya yang kita miliki, sehingga tidak mengherankan apabila pengambil kebijakan lebih memilih jalan pintas, yang cepat kelihatan hasilnya, kurang memperhatikan keberlanjutannya.      Padahal pembangunan berkelanjutan sudah menjadi tuntutan bagi pengambil kebijakan pembangunan dalam bumi yang semakin rusak ini. Namun demikian lingkungan hidup tidak mendapatkan banyak perhatian sejak lama baik pada skala global, regional ataupun negara. Apalagi negara sedang berkembang yang tengah banyak menghadapi permasalahan ekonomi seperti Indonesia. Sehingga degadrasi lingkungan telah banyak menurunkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itulah masyarakat dunia sejak tahun 1970-an mulai memberikan perhatian yang besar pada masalah lingkungan, dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu dapat dilihat diantaranya dari Stockholm Conference (1972), Agenda 21 di Rio Earth Summit (1992), dan Johannesburg Declaration (2002). Meski komitmen dan perhatian besar telah diberikan pada tingkat internasional, namun kondisi lingkungan hidup masih saja memburuk. Kita sekarang masih hidup dalam kondisi yang dapat merusak lingkungan hidup semakin parah, sehingga akan membahayakan kehidupan umat manusia pada masa mendatang. Oleh karena itulah usaha untuk menjaga lingkungan hidup agar pembangunan dapat berkelanjutan sehingga kepentingan kehidupan generasi yang akan datang terproteksi, menjadi semakin penting untuk diperjuangkan. Dengan demikian perlu adanya jaminan agar supaya dalam memenuhi kebutuhan sekarang kita tidak akan mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.      Dalam perkembangannya disadari bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait dengan aspek lingkungan hidup, namun juga pembangunan ekonomi dan sosial yang dikenal dengan the living triangle. Tidaklah mungkin lingkungan dapat dijaga dengan baik bila kondisi sosial dan ekonomi masyarakat buruk. Oleh karena itulah dalam rangka melestarikan lingkungan hidup kita secara berkelanjutan, pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan juga perlu dilakukan. Tidaklah mungkin masyarakat yang untuk hidup saja sulit akan dapat menjaga lingkungannya dengan baik. Perhatian dan komitmen yang besar masyarakat internasional pada pembangunan berkelanjutan khususnya dari negera maju dalam beberapa conference adalah cukup besar. Namun demikian dalam implementasinya ternyata jauh dari harapan. Dapat dilihat bahwa Official Development Assistance (ODA) yang diberikan negara maju rata-rata hanya sebesar 0,27% dari PDB mereka pada tahun 1995, turun dari 0,34% pada tahun 1992. Pada tahun 2000 didapati hanya 4 negara yang menandatangi komitmen ODA memenuhi komitmennya. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan berkelanjutan pada tingkat globalpun seringkali hanya menjadi retorika politik belaka. Sehingga tidaklah mengherankan bahwa upaya pembangunan berkelanjutan tidak mudah diimplementasikan (Cooper & Vargas, 2004).      Rendahnya komitmen negara maju dalam memenuhi komitmennya dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan rendahnya kepentingan negara maju untuk mendukung pembangunan berkelanjuitan global. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan kalahnya prioritas menjaga lingkungan dengan masalah aktual seperti meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi taupun menjaga agar dunia usaha dari negaranya yang banyak diwakili oleh TNCs terus berkembang dalam pasar global. Tingginya nilai politis dari kepentingan ekonomi jangka pendek tersebut memang akan mudah membuat politisi baik dari negara maju ataupun sedang berkembang akan mengedepankan kepentingan jangka pendek. Selain itu jangan lupa bahwa bargaining power dari bisnis raksasa di negara maju tentu saja juga besar sekali, sehingga akan mampu mendistorsi keputusan yang diambil oleh pejabat publik, dapat mengalahkan kepentingan publik dalam jangka panjang. Hal yang sama juga terjadi di negara kita, dimana seringkali pengambilan keputusan dibengkokan oleh kepentingan pemodal yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Sehingga tidaklah mengherankan jika World Trade Organization (WTO) yang menawarkan liberalisasi serta akses pasar yang lebih luas, serta kadang menawarkan solusi yang lebih menarik/menguntungkan terhadap berbagai isu yang sama (terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan) dapat menjadi salah satu outlet bagi mereka. Oleh karena itulah dapat dipahami jika WTO berkembang pesat akhir-¬akhir ini. Sementara pembangunan berkelanjutan semakin tenggelam ditengah-tengah berbagai kemelut ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara, khususnya negara Selatan.       Prinsip-prinsip ekonomi yang menekankan pada efisiensi ekonomi dengan maximizing benefit dan minimizing cost dari sudut pandang teori ekonomi memang sangat rasional. Sehingga dengan ekonomi yang semakin liberal ekonomi pada akhirnya banyak dikuasai oleh perusahaan transnational (TNCs) yang banyak beroperasi di negara sedang berkembang, baik untuk mendapatkan input khususnya sumber daya alam, maupun tenaga kerja murah, ataupun untuk memperluas pasar produk mereka. Sedangkan bagi negara sedang berkembang, globalisasi yang menjadikan masyarakatnya menjadi konsumen dari TNCs, juga menggunakan globalisasi untuk memperluas pasarnya, meskipun biasanya untuk produk primer ataupun sekunder dengan tingkat teknologi yang rendah. Sehingga banyak negara sedang berkembang yang terjerat utang ataupun masih harus berkubang dengan kemiskinan yang kronis. Bahkan Stiglitz dalam bukunya Globalization and Its Discontent (2002) mengatakan bahwa manfaat dari globalisasi lebih rendah dari klaim yang selama ini diyakininya, sebab harga yang harus dibayar juga mahal, karena lingkungan yang semakin rusak, demikian juga proses politik korup berkembang, dan cepatnya perubahan yang terjadi membuat masyarakat tidak dapat menyesuaikanbudayanya.       Liberalisasi pasar yang semakin melibas perekonomian di banyak Negara juga telah menghambat pembangunan berkelanjutan. Martin Khor direktur dari Third World Network melihat bahwa lieberalisasi dan globalisasi yang menekankan pada "daya saing" telah menghambat pembangunan berkelanjutan sehingga merusak lingkungan. Liberalisasi dan globalisasi telah memperburuk lingkungan global karena tidak adanya aturan dan pengawasan pada TNCs di pasar global sehingga meningkatnya volume bisnis mereka meningkatkan kerusakan lingkungan. Padahal aktivitas TNCs telah banyak merusak lingkungan hidup (penghasil lebih dari 50% greenhouse gases). Demikian juga kebijakan yang liberal dan integrasi pasar telah mendorong peningkatan eksploitasi dari sumber daya alam seperti hutan dan kelautan sehingga mendorong kerusakkan lingkungan yang serius. Selain itu globalisasi mendorong ekplorasi sumber daya alam yang melampau batas keberlangsungannya seperti air, tanah, dan mineral, telah banyak merusak lingkungan hidup.      Bagi negara seperti Indonesia, yang baru saja keluar dari krisis ekonomi, serta masih menghadapi banyak masalah ekonomi dan sosial yang berat, sehingga menghadapi proses globalisasi baik dalam kerangka ASEAN Free Trade Area (AFTA) tahun 2010, ASEAN Economic Community tahun 2015, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan WTO adalah tidak mudah. Oleh karena itu membangun kembali Indonesia tidaklah mudah pada saat ini. Apalagi membangun secara berkelanjutan ditengah-tengah pasar yang semakin liberal. Tantangan Indonesia      Potret pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan potret internasional, bahkan cenderung lebih buruk. Meskipun komitmen pemerintah nampaknya cukup besar sejak jaman Orde Baru, diantaranya dapat dilihat dengan keberadaan Kementrian Negara Lingkungan Hidup yang tentunya diikuti dengan kebijakan dan anggaran untuk melestarikan lingkungan hidup. Namun komitmen dan keberadaan kementrian yang menjaga lingkungan hidup pun ternyata tidak mencukupi. Dapat dilihat dari kerusakkan lingkungan hidup Indonesia yang masih saja berlanjut, sehingga bencana alam semakin banyak terjadi di tanah air kita yang tercinta ini. Laut, hutan dan lingkungan hidup lainnya pada umumnya semakin rusak.     Seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa menjaga lingkungan tidaklah dapat berdiri sendiri. Pembangunan berkelanjutan dengan melestarikan lingkungan hanya akan berhasil jika dipadukan secara terintegral dengan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itulah perlu kebijakan yang terintegral dalam pembangunan lingkungan dengan pembangunan ekonomi dan sosial agar dapat memberikan hasil yang optimal. Meski demikian desain program yang baikpun belum menjamin keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Banyak bukti menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan seringkali terganjal oleh kurangnya implementasi yang baik. Secara prinsip pembangunan berkelanjutan sebenarnya harus terefleksi dalam cara berfikir, hidup, memerintah dan berbisnis dari seluruh masyarakat. Oleh karena itulah dalam kerangka mensukseskan pembangunan berkelanjutan banyak sekali aspek yang perlu dibenahi.      Kegagalan implementasi kebijakan, program ataupun proyek-proyek pada pembangunan berkelanjutan seringkali karena tidak mempertimbangkan berbagai aspek yang perlu dilihat, baik dari sisi teknis, legal, fiskal, administrasi, politik, etik dan budaya (Cooper and Vargas, 2004). Pertanyaannya adalah apakah secara teknis suatu kebijakan fisibel erat kaitannya dengan apakah kita tahu apa yang perlu dilakukan, bagaimana caranya? Seringkali tantangannya disini adalah lebih pada masalah keberlanjutannya suatu kebijakan, dan apa yang dilakukan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dari sisi legal tentu saja erat kaitannya dengan apakah secara legal kebijakan ataupun program yang dilakukan tidak melanggar rambu¬rambu yang ada. Dalam hal ini tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kita mendesain infrastruktur legal yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Ataupun kasus yang hangat akhir-akhir ini terkait dengan masalah illegal logging dan penegakkan hukumnya yang dinilai tidak memihak pada lingkungan. Jelas ini merupakan salah satu masalah terbesar bangsa Indonesia. Sedangkan dari sisi fiskal, tantangan yang dihadapi diantaranya adalah bagaimana mendesain kebijakan yang ongkosnya minimal ditengah beban fiskal yang berat untuk membayar hutang. Oleh karena itu dana untuk melaksanakan program pembangunan terbatas, sehingga perlu terobosan agar supaya secara fiskal baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Reformasi fiskal yang tengah kita gulirkan mestinya juga didasari oleh kepentingan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Adapun aspek administrasi erat kaitannya dengan kemampuan organisasi dan kemampuan manajerial untuk melaksanakan secara konsisten kebijakan yang ada. Dalam hal ini koordinasi baik secara horizontal ataupun vertikal, baik di pusat maupun daerah, ataupun antar pusat dan daerah, ataupun antar daerah, sangat krusial untuk dilakukan. Seringkali ego antar instansi dan juga antar pemerintah pusat dan daerah membuat koordinasi untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten sulit untuk dilakukan. Aspek politik juga memegang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Selain political will untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan penting. Namun stabilitas politik juga memegang peranan penting dalam hal ini. Untuk itulah perlu pembangunan institusi dan juga perbaikkan pemerintahan untuk mensukseskan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan aspek etika dan budaya juga memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Itu semua menunjukkan bahwa mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan tidaklah mudah. Meski demikian tidak berarti tidak dapat dilakukan.       Pembangunan berkelanjutan tidaklah mudah dilakukan oleh negara yang masih menghadapi banyak masalah ekonomi seperti Indonesia. Beban hutang yang besar, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, serta stabilitas ekonomi yang rapuh serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas rendah membuat pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi berkelanjutan.      Sementara itu kondisi keungan negara yang berat, hutang luar negeri yang besar, serta fundamental ekonomi yang masih rapuh, disertai dengan kualitas pertumbuhan ekonomi yang memburuk. Membuat Indonesia akan mudah terjebak memilih kebijakan ekonomi yang cenderung menguntungkan dalam jangka pendek. Khususnya dengan mengeksploitasi sumber daya alamnya, ataupun memberikan kelonggaran yang lebih besar pada kegiatan ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan baik dari industrialis domestik ataupun asing. Pembangunan berkelanjutan menjadi semakin mahal untuk diimplementasikan.  Kesimpulan        Masa depan kehidupan bangsa dan negara akan banyak sekali ditentukan oleh berbagai pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat ini. Apalagi pemerintah juga cenderung semakin liberal dalam melaksanakan kebijakan ekonominya. Sementara itu tuntutan untuk membangun secara berkelanjutan juga semakin meningkat selaras dengan semakin besarnya ongkos yang harus kita pikul dengan semakin rusaknya lingkungan hidup, yang dapat dilihat dengan semakin banyaknya bencana alam yang merenggut banyak nyawa dan material akhir-akhir ini. Oleh karena itu Indonesia tidak lagi dapat mengabaikan pelestarian lingkungan hidupnya.      Trade off antara mengedepankan kepentingan jangka pendek (kepentingan generasi sekarang) dengan kepentingan jangka panjang (kepentingan anak cucu kita) harus segera diambil keputusannya. Sudah saatnya kita hidup bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, namun harus memperhatikan kepentingan generasi mendatang yang akan hidup di Indonesia. Oleh karena itu harus ada perubahan paradigma dalam pengelolaan ekonomi agar supaya keputusan apapun yang diambil akan menggunakan perspektif jangka panjang, mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu dalam pembuatan kebijakan ekonomi harus menjaga lingkungan hidup serta mempertimbangan aspek sosial masyarakat. Untuk itulah Indonesia sudah saatnya menyusun program pembangunan berkelanjutan secara terintegral agar supaya lebih efektif dalam menjaga lingkungan hidup kita. Namun demikian kebijakan dengan program yang baguspun tidaklah dapat menjamin keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Banyak bukti menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah implementasi dari kebijakan yang diambil. Oleh karena itulah perlu disiapkan suatu environment agar tujuan pembangunan berkelanjutan berhasil. Dalam hal ini kebijakan ataupun program tersebut mesti mempertimbangkan baik dari sisi teknis, legal, fiskal, administrasi, politik, etik dan budaya agar mudah diimplementasikan. Referensi Cooper, Phillip J. Dan Vargas, Claudia M., Implementing Sustainable Development from Global Policy to Local Action, Rowman & Littlefield Publisher Inc., UK, 2004 Khor, Martin, "Globalization and the Crisis of Sustainable Development", Third World Network. Stiglitz, Joseph, Globalization and its Discontents, The Penguin Books, 2002) World Economic Forum, World Investment Report 2005. Disampaikan dalam Seminar llmiah Musyawarah Nasional I Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia Jakarta, 24 November 2007.