Ekonomi Pembangunan - PEREKONOMIAN INDONESIA

PEREKONOMIAN INDONESIA

Di tiap negara memiliki sistem  perekonomian yang berbeda beda . Seperti halnya Indonesia, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat ataupun negara-negara lainnya. Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi.

Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia.

A. Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap bangsa berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan falsafah dan ideologi dari masing-masing negara. Seperti halnya Indonesia, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat ataupun negara-negara lainnya. Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut ini bentuk sistem ekonomi di Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang.

1. Sistem Ekonomi Demokrasi

Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan

masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

a. Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi

Berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonomi demokrasi.

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.

5) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

        7) Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

            8). Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

b . Ciri-Ciri Negatif Sistem Ekonomi Demokrasi

Selain memiliki ciri-ciri positif, sistem ekonomi demokrasi juga mempunyai hal-hal yang harus dihindarkan.

1) Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.

2) Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

3) Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

2. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Sistem ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri berikut ini.

a. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.

b. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.

c. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

d. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.

e. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

B. Pelaku Utama dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem ekonomi kerakyatan sendi utamanya adalah UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (1) adalah koperasi, dan bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (2) dan (3) adalah perusahaan negara. Adapun dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan seorang”. Hal itu berarti perusahaan swasta juga mempunyai andil di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Indikator geografis

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007, IG didefinisikan sebagai suatu tanda dari produk yang dikarenakan pengaruh lingkungan geografisnya, baik itu faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya, memberikan ciri dan kualitas khusus pada produk tersebut. Sederhananya, IG adalah nama geografis dari produk yang hanya bisa diproduksi pada suatu daerah geografis tertentu.

Contoh produk IG salah satunya adalah Kopi Arabika Gayo. Nama Gayo adalah daerah geografis tempat kopi arabika tersebut diproduksi, dan karena pengaruh dari faktor lingkungan geografis daerah tersebut, maka kopi arabika yang diproduksi memiliki kekhasan yang tidak bisa ditiru oleh kopi arabika dari daerah lain.

Meskipun biji kopi arabika dibibitkan dan ditanam di daerah lain, misalnya di Jawa, kualitas kopi arabika yang dihasilkan akan berbeda. Mengapa? Karena kondisi geogarafisnya berbeda, mulai dari struktur tanah, kondisi curah hujan, temperatur, dan lain-lain berbeda dengan kondisi geografis Dataran Tinggi Gayo.

Indikator Sosial

adalah HDI (Human Development Index) dan PQLI (Physical Quality Life Index) atau indeks mutu hidup.

a. Indikator Sosial sebagai alternatif indicator pembangunan

GNP per kapita sebagai ukuran tingkat kesejahteraan mempunyai banyak kelemahan. Kelemahan umum yang sering dikemukakan adalah tingkat memasukkan produksi yang tidak melalui pasar seperti dalam perekonomian subsisten, jasa ibu rumah tangga, transaksi barang bekas, kerusakan lingkungan, dan masalah distribusi pendapatan. Akibatnya bermunculan upaya untuk memperbaiki maupun menciptakan indicator lain sebagai pelengkap ataupun alternatif dari indicator kemakmuran yang tradisional.

Daftar indicator kunci pembangunan sosial-ekonomi versi UNRISD

·     Harapan hidup

·     Persentase penduduk di daerah sebanyak 20.000 atau lebih

·     Konsumsi protein hewani per kapita per hari

·     Kombinasi tingkat pendidikan dasar dan menengah

·     Rasio pendidikan luar sekolah

·     Rata-rata jumlah orang per kamar

·     Sirkulasi surat kabar per 1000 penduduk

·     Persentase penduduk usia kerja dengan listrik, gas, air, dsb

·     Produksi pertanian per pekerja pria di sector pertanian

·     Persentase tenaga kerja pria dewasa di pertanian

·     Konsumsi listrik, kw per kapita

·     Konsumsi baja, kg per kapita

·     Konsumsi energi, ekuivalen kg batubara per kapita

·     Persentase sector manufaktur dalam GDP

·     Perdagangan luar negeri per kapita

·     Persentase penerima gaji dan upah terhadap angkatan kerja.

b. Indeks Mutu Hidup (PQLI)

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Morris D. Morris memperkenalkan Physical Quality Life Index (PQLI), yang lazim diterjemahkan sebagai indeks Mutu Hidup (IMH). PQLI merupakan indeks komposit (gabungan) dari 3 indikator yaitu :

·     Harapan hidup pada usia satu tahun

·     Angka kematian

·     Tingkat melek huruf.

Untuk masing-masing indicator, kinerja ekonomi suatu Negara dinayatakan dalam skala 1 hingga 100, di mana 1 merupakan kinerja terjelek, sedang 100 adalah kinerj terbaik.

c. Human Development Index (HDI)

Seperti halnya PQLI, HDI mencoba merangking semua Negara dalam skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (Pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan , yaitu :

·     Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup

·     Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (Diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga)

·     Penghasilan yang dikur dengan pendapatanper kapita riil yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing Negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat.

Kisaran antara nilai minimum dan maksimum untuk indicator yang tercakup sebagai komponen HDI adalah (UNSFIRS, 2000) :

·     Harapan hidup kelahiran                                 : 25 – 85 (Standar UNDP)

·     Tingkat melek huruf                                        : 0 – 100 (Standar UNDP)

·     Rata-rata lama sekolah                                    : 0 – 15 (Standar UNDP)

·     Konsumsi per kapita yang disesuaikan           : 300.000 – 732.720

Indikator Ekonomi

 adalah GNP (GNI) per kapita laju pertumbuhan ekonomi, GDP per kapita dengan purchasing power parity.

Bank dunia (2003) mengklasifikasikan Negara berdasarkan tingkatan GNI per kapitanya sebagai berikut :

a. Negara berpenghasilan rendah (Low-income economies) adalah kelompok Negara-negara dengan GNI per kapita kurang atau sama dengan US$ 745 pada tahun 2001.

b. Negara berpenghasilan menengah (Middle-income economies) adalah kelompok Negara-negara dengan GNI per kapita lebih dari US$ 745 namun kurang dari US$ 8.626 pada tahun 2001. dalam kelompok Negara berpenghasilan menengah dibagi menjadi :

·         Negara berpenghasilan menengah papan bawah (Lowe-middle-income economies) dengan GNI per kapita antara US$ 746 hingga US$ 2.975.

·         Negara berpenghasilan menengah papan atas (Upper-income economies) dengan GNI per kapita antara US$ 2.976 hingga US$ 9.205

c. Negara berpenghasilan tinggi (High-income economies) adalah kelompok Negara-negara dengan GNI per kapita US$ 9.206 atau lebih pada tahun 2001

d. Dunia (world) meliputi semua Negara di dunia, termasuk Negara-negara yang datanya langka dan dengan penduduk lebih dari 30.000 jiwa.

Namun pada umumnya, Negara sedang berkembang (NSB)memiliki karakteristik yang relative sama yaitu :

a. Tingkat kehidupan rendah dengan ciri penghasilan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan tinggi, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan.

b. Tingkat produktivitasnya rendah

c. Pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungannya tinggi

d. Tingkat pengangguran dan setengah mengganggunya tinggi dan cenderung meningkat.

e. Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer demikian signifikan.

f. Dominan, tergantung, dan rentan dalam hubungan internasional.

GNP (GNI) Per Kapita dengan Purchasing Power Parity

Perbandingan antar Negara berdasarkan GNP per kapita seringkali menyesatkan. Ini disebabkan adanya pengkonversian penghasilan suatu Negara ke dalam satu mata uang yang sama (Baca : dollar AS) dengan kurs remsi. Kurs nominal ini tidak mencerminkan kemampuan relative daya beli mata uang yang berlainan, sehingga kesalahan sering muncul saat dilakukan perbandingan kinerja antar Negara. Oleh karena itu, purchasing power parity(PPP) dianjurkan sebagai alat pengkonversi GNP dalam mata uang  local ke dolar.

Secara teoritis, bila hokum harga tunggal (the law of one price) berlaku untuk segala jenis barang dan jasa, kurs PPP dapat dijumpai pada sejumlah harga. Dalam khasanah teori PPP dikenal dua versi PPP yaitu : versi absolute dan versi relative.

Gross National Income (GNI) merupakan penjumlahan dari nilai tambah semua hasil produksi nasional ditambah pajak (tidak termasuk subsidi). Sedangkan output dan tambahan penghasilan dari luar negeri tidak dimasukkan dalam penghitungan. GNI per kapita adalah pendapatan nasional bruto dibagi jumlah populasi penduduk.

ARTIKEL EKONOMI TERKAIT LAINNYA KLIK DISINI!!!

PENGAWASAN KOPERASI

PENGAWASAN KOPERASI

1.Sendi-sendi dasar koperasi

Menurut UU No.12 Tahun 1967,sendi – sendi dasar koperasi adalah:

-Sifat keanggotaannya suka rela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia

-rapat angota meruapakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan dalam pencerminan koperasi

-Pembagian SHU di atur menurut jasa masing-masing anggota

-adanya pembatasan bunga atas modal

-Pengembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada anggotanya

-Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

-Swadaya,swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

2.Tipe pengawasan dari metode penelitian

Dalam pengawasan terdapat beberapa tipe pengawasan. Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam tiga macam tipe, atas dasar fokus aktivitas pengawasan, antara lain:

a. Pengawasan Pendahuluan (preliminary control).

b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control)

c. Pengawasan Feed Back (feed back control)

Penjelasan:

a. Pengawasan Pendahuluan (preliminary contro)

Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

Dipandang dari sudut prespektif demikian, maka kebijaksanaan­kebijaksanaan merupakan pedoman-pedoman untuk tindakan masa mendatang. Tetapi, walaupun demikian penting untuk membedakan tindakan menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan mengimplementasikannya.

Merumuskan kebijakan-kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan sedangkan tndakan mengimplementasi kebijaksanaan merupakan bagian dari fungsi pengawasan.

Pengawasan pendahuluan meliputi:

1. Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia.
2. Pengawasan pendahuluan bahan-bahan.
3. Pengawasan pendahuluan modal
4. Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya finansial

b. Pengawasan Pada Waktu Kerja Berlangsung (concurrent control)

Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka.

Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk:

1. Mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode­-metode serta prosedur-prsedur yang tepat.
2. Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Proses memberikan pengarahan bukan saja meliputi cara dengan apa petunjuk-petunjuk dikomunikasikan tetapi ia meliputi juga sikap orang-orang yang memberikan penyerahan.

c. Pengawasan Feed Back (feed back control)

Sifat khas dari metode-metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Adapun sejumlah metode pengawasan feed back yang banyak dilakukan yaitu:

1. Analysis Laporan Keuangan (Financial Statement Analysis)
2. Analisis Biaya Standar (Standard Cost Analysis).
3. Pengawasan Kualitas (Quality Control)
4. Evaluasi Hasil Pekerjaan Pekerja (Employee Performance Evaluation)

3.Metode Pengawasan

Secara garis besar pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pengawasan kualitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Pengawasan kualitatif dilakukan oleh manajer untuk menjaga performance organisasi secara keseluruhan, sikap serta performance karyawan. Metode pengawasan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data, biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengadakan pengawasan kuantitatif, antara lain: dengan menggunakan anggaran, mengadakan auditing, analisis break even, analisis rasio dan sebagainya.

                              

 4.manajemen koperasi

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Koperasi seperti halnya organisasi yang lain membutuhkan manajemen yang baik agar tujuan koperasi tercapai dengan efisien.

Hal yang membedakan manajemen koperasi dengan manajemen umum adalah terletak pada unsur-unsur manajemen koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Adapun tugas masing-masing dapat diperinci sebagai berikut : Rapat anggota bertugas untuk menetapkan anggaran dasar, membuat kebijaksanaan umum, mengangkat/memberhentikan pengurus dan pengawas. Pengurus koperasi bertugas memimpin koperasi dan usaha koperasi sedangkan Pengawas tugasnya mengawasi jalannya koperasi.

Untuk koperasi yang unit usahanya banyak dan luas, pengurus dimungkinkan mengangkat manajer dan karyawan. Manajer atau karyawan tidak harus anggota koperasi dan seyogyanya memang diambil dari luar koperasi supaya pengawasannya lebih mudah. Mereka bekerja karena ditugasi oleh pengurus, maka mereka juga bertanggung jawab kepada pengurus.

 Proses Perencanaan
Perencanaan dalam Koperasi

1. Organisasi koperasi sama dengan organisasi yang lain, perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan akhir seefektif mungkin.
2. Fungsi perencanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting karena merupakan dasar bagi fungsi manajemen yang lain. Agar tujuan akhir koperasi dapat dicapai maka koperasi harus membuat rencana yang baik, dengan melalui beberapa langkah dasar pembuatan rencana yaitu menentukan tujuan organisasi mengajukan beberapa alternatif cara mencapai tujuan tersebut dan kemudian alternatif-alternatif tersebut harus dikaji satu per satu baik buruknya sebelum diputuskan alternatif mana yang dipilih
3. Tipe rencana yang dapat diambil dalam koperasi dapat bermacam-macam tergantung pada jangka waktu dan jenjang atau tingkatan manajemen.

Struktur Organisasi dalam Koperasi

Sebagai pengelola koperasi, pengurus menghadapi berbagai macam masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang paling sulit adalah masalah yang timbul dari dalam dirinya sendiri, yaitu berupa keterbatasan. Keterbatasan dalam hal pengetahuan paling sering terjadi, sebab seorang pengurus harus diangkat oleh, dan dari anggota, sehingga belum tentu dia merupakan orang yang profesional di bidang perusahaan. Dengan kemampuannya yang terbatas, serta tingkat pendidikan yang terbatas pula, pengurus perlu mengangkat karyawan yang bertugas membantunya dalam mengelola koperasi agar pekerjaan koperasi dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan masuknya berbagai pihak yang ikut membantu pengurus mengelola usaha koperasi, semakin kompleks pula struktur organisasi koperasi tersebut. Pemilihan bentuk struktur organisasi koperasi harus disesuaikan dengan macam usaha, volume usaha, maupun luas pasar dari produk yang dihasilkan. Pada prinsipnya semua bentuk organisasi baik, walaupun masing-masing mempunyai kelemahan.

Pengarahan

Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting. Sebab masing-masing orang yang bekerja di dalam suatu organisasi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Supaya kepentingan yang berbeda-beda tersebut tidak saling bertabrakan satu sama lain, maka pimpinan perusahaan harus dapat mengarahkannya untuk mencapai tujuan perusahaan.

Seorang karyawan dapat mempunyai prestasi kerja yang baik, apabila mempunyai motivasi. Maka dari itu, tugas pimpinan perusahaan adalah memotivasi karyawannya agar mereka menggunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Supaya manajer atau pimpinan perusahan dapat memberikan pengarahan yang baik, pertama-tama ia harus mempunyai kemampuan untuk memimpin perusahaan dan harus pandai mengadakan komunikasi secara vertikal.

Manajemen Kepegawaian

Seorang manajer kepegawaian adalah pembantu pengurus yang diserahi tugas mengurus administrasi kepegawaian, yang mencakup:

1. mendapatkan pegawai yang mau bekerja dalam koperasi,
2. meningkatkan kemampuan kerja pegawai,
3. menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik sehingga para karyawan tersebut tidak bosan bekerja bahkan dapat meningkatkan prestasinya,
4. melaksanakan kebijaksanaan yang dibuat pengurus, mengawasi pelaksanaannya dan menyampaikan informasi maupun laporan kepada pengurus secara teratur,
5. memberikan saran-saran/usul-usul perbaikan.

Pengertian dan Tujuan Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk membuat semua kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana. Proses pengawasan dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu menetapkan standar, membandingkan kegiatan yang dilaksanakan dengan standar yang sudah ditetapkan, mengukur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kemudian mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Setiap perusahaan mengadakan pengawasan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
Hubungan Kerja antara Manajer dengan Pengurus dan Pihak Lain

Dewasa ini semakin banyak koperasi yang mengangkat manajer untuk menangani usaha koperasi dengan berbagai macam alasan. Alasan yang biasa dikemukakan adalah yang menyangkut kemampuan pengurus. Pengurus diangkat dari anggota koperasi yang mempunyai kemampuan terbatas di bidang manajemen perusahaan. Selain itu pengurus mempunyai tugas yang lebih luas, yaitu memimpin koperasi secara keseluruhan, sehingga hal-hal yang bersifat operasional dapat diserahkan kepada manajer. Dari segi waktu, pengurus dipilih hanya untuk jangka waktu tertentu untuk mengurus usaha koperasi, sebab biasanya pengurus mempunyai pekerjaan sendiri selain menjadi pengurus koperasi. Sedangkan menjalankan usaha koperasi tidak dapat dilakukan sambil lalu, tetapi harus dikerjakan penuh ketekunan.

Seorang manajer koperasi diangkat pengurus untuk membantu menjalankan usaha koperasi, oleh karena itu manajer harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pengurus, bukan kepada orang lain. Manajer hanya boleh mengerjakan sesuatu kalau diberi kewenangan atau kekuasaan oleh pengurus, misalnya dalam berhubungan dengan bank, manajer hanya boleh mengadakan kontak dengan bank untuk hal-hal yang diizinkan oleh pengurus. Di luar hal-hal yang diizinkan tersebut, manajer tidak boleh mengadakan hubungan dengan bank, melainkan pengurus sendiri yang akan melakukannya.
Administrasi Koperasi

Penyelenggaraan administrasi yang baik mempunyai suatu tujuan yaitu efisiensi. Efisiensi di sini menggambarkan adanya perbandingan yang paling baik antara suatu usaha dengan hasil yang dicapai dari usaha tersebut. Dilihat dari hasilnya, suatu usaha dikatakan efisien bila usaha tersebut memberikan hasil yang terbaik. Sebaliknya dilihat dari segi usaha, suatu usaha dapat dikatakan efisien apabila hasil yang ditentukan dapat dicapai dengan usaha yang paling ringan.
Sumber Keuangan dan Penggunaan Dana Koperasi

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi, koperasi membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Ada empat macam modal koperasi menurut penggunaannya, yaitu (1) modal untuk organisasi, (2) modal untuk alat perlengkapan, (3) modal kerja atau modal lancar dan (4) modal untuk uang muka.

Untuk memenuhi kebutuhannya akan modal, koperasi memiliki beberapa sumber modal, antara lain: dari anggota, berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela; dari Sisa Hasil Usaha dan dari luar koperasi, yang dapat berupa pinjaman dari bank maupun dari penanam modal.

Auditing Koperasi

Koperasi supaya dapat bersaing dengan perusahaan lain harus dalam kondisi sehat, baik dari sudut organisasi maupun keuangannya. Untuk keperluan tersebut, koperasi harus menjalani pemeriksaan secara periodik. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh pihak intern koperasi, yaitu oleh pengawas. Salah satu tugas pengawas adalah memeriksa jalannya koperasi, baik dari aspek organisasi, manajemen maupun keuangan. Pemeriksaan oleh pihak intern sering kurang objektif, karena dalam kenyataan memang sulit memeriksa diri sendiri dan mencari kesalahan sendiri. Selain itu ada kemungkinan anggota pengawas tidak mempunyai bekal pengetahuan tentang akuntansi.


TERKAIT :

Membenahi Kinerja Koperasi

Problem Koperasi di Indonesia

PENGAWASAN KOPERASI


kewirakoprasian

PERTUMBUHAN EKONOMI

PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Boediono : Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Pertumbuhan ekonomi dalam bahasa inggris diistilahkan dengan economic growth mengandung pengertian proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi Dari tahun ke tahun. Model pembangunan yang dilakukan Indonesia pada masa awal orde baru diprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengatrol kondisi ekonomi yang sedang jatuh pada masa itu. Cara yang paling cepat adalah dengan cara konglomerasi yaitu mendorong peningkatan investasi dan pembangunan dengan padat modal. Sedangkan prioritas kedua adalah pada stabilisasi, karena tanpa adanya stabilisasi maka pembangunan tidak akan berlangsung dengan baik. Itulah sebabnya mengapa pemerintah Indonesia pada masa itu menetapkan stabilisasi sebagai salah prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya justru menjadi prioritas ketiga.

2. Ciri-Ciri Terjadinya Pertumbuhan Ekonomi
a. Kenaikan penawaran tenaga kerja
Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama. Penurunan produktivitas itu disebut hasil (per unit masukan) yang menurun (diminshing returns). Hasil (per unit masukan) yang berkurang dapat terjadi jika stok modal suatu bangsa bertumbuh lebih lamban dari angkatan kerjanya.
b. Kenaikan modal fisik
Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan keluaran, bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Adalah mudah untuk melihat bagaimana modal menyediakan jasa secara langsung.
c. Kenaikan modal SDM
Perusahaan dapat melakukan investasi dalam modal SDM melalui pelatihan d tempat kerja (on the job training). Pemerintah melakukan investasi dalam modal SDM dengan melakukan program-program untuk menyediakan kesehatan dan memberikan pelatihan kerja dan pendidikan sekolah.
d. Kenaikan produktivitas
Pertumbuhan yang tidak dapat dijelaskan oleh kenaikan kuantitas masukan dapat dijelaskan hanya dengan kenaikan produktivitas masukan tersebut – setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor temasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi.

3. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi
Apakah yang menjadi alat yang bisa digunakan untuk mengetahui adanya pertumbuhan ekonomi suatu negara? Menurut M. Suparko dan Maria R. Suparko ada beberapa macam alat yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu :
a. Produk Domestik Bruto PDB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam harga pasar. Kelemahan PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi adalah sifatnya yang global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk.
b. PDB per Kapita atau Pendapatan Perkapita PDB per kapita merupakan ukuran yang lebih tepat karean telah memperhitungkan jumlah penduduk. Jadi ukuran pendapatn perkapita dapat diketahui dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk.
c. Pendapatan Per jam Kerja Suatu negara dapat dikatakan lebih maju dibandingkan negara lain bila mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja yang lebih tinggi daripada upah per jam kerja di negara lain untuk jenis pekerjaan yang sama.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
1. Faktor Sumber Daya Manusia, Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.
2. Faktor Sumber Daya Alam, Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.
3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.
4. Faktor Budaya, Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.
5. Sumber Daya Modal, Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Dua hal esensial harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah, pertama sumber-sumber yang harus digunakan secara lebih efisien. Ini berarti tak boleh ada sumber-sumber menganggur dan alokasi penggunaannya kurang efisien. Yang kedua, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan tersebut haruslah diusahakan pertambahannya.

Elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut.
1. Sumber-sumber Alam Elemen ini meliputi luasnya tanah, sumber mineral dan tambang, iklim, dan lain-lain. Beberapa negara sedang berkembang sangat miskin akan sumber-sumber alam, sedikitnya sumber-sumber alam yang dimiliki meruoakan kendala cukup serius. Dibandingkan dengan sedikitnya kuantitas serta rendahnya persediaan kapital dan sumber tenaga manusia maka kendala sumber alam lebih serius.
2. Sumber-sumber Tenaga Kerja Masalah di bidang sumber daya manusia yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkambang pada umumnya adalah terlalu banyaknya jumlah penduduk, pendayagunaannya rendah, dan kualitas sumber-sumber daya tenaga kerja sangat rendah.
3. Kualitas Tenaga Kerja Kualitas tenaga kerja yang rendah negara-negara sedang berkembang tak mampu mengadakan investasi yang memadai untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia berupa pengeluaran untuk memelihara kesehatan masyarakat serta untuk pendidikan dan latihan kerja.
4. Akumulasi Kapital Untuk mengadakan akumulasi kapital diperlukan pengorbanan atau penyisihan konsumsi sekarang selama beberapa decade. Di negara sedang berkembang, tingkat pendapatan rendah pada tingkat batas hidup mengakibatkan usaha menyisihkan tabungan sukar dilakukan. Akumulasi kapital tidak hanya berupa truk, pabrik baja, plastik dan sebagainya; tetapi juga meliputi proyek-proyek infrastruktur yang merupakan prasyarat bagi industrialisasi dan pengembangan serta pemasaran produk-produk sektor pertanian. Akumulasi kapital sering kali dipandang sebagai elemen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha-usaha untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memusatkan pada akumulasi kapital. Hal ini karena, pertama, hampir semua negara-negara berkembang mengalami kelangkaan barang-barang kapital berupa mesi-mesin dan peralatan produksi, bangunan pabrik, fasilitas umum dan lain-lain. Kedua, penambahan dan perbaikan kualitas barang-barang modal sangat penting karena keterbatasan tersedianya tanah yang bisa ditanami .

DISTRIBUSI PENDAPATAN

DISTRIBUSI PENDAPATAN

Definisi Distribusi Pendapatan
Pada umumnya ada 3 macam indikator distribusi pendapatan yang sering digunakan dalam penelitian. Pertama, indikator distribusi pendapatan perorangan. Kedua, kurva Lorenz. Ketiga, koefisien gini. Masing-masing indikator tersebut mempunyai relasi satu sama lainnya. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal maka semakin besar ketimpangan distribusi pendapatannya. Begitu juga sebaliknya, semakin berimpit kurva Lorenz dengan garis diagonal, semakin merata distribusi pendapatan. Sedangkan untuk koefisien gini, semakin kecil nilainya, menunjukkan distribusi yang lebih merata. Demikian juga sebaliknya. Kuznets (1995) dalam penelitiannya di negara-negara maju berpendapat bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Penelitian inilah yang kemudian dikenal secara luas sebagai konsep kurva Kuznets U terbalik. Sementara itu menurut Oshima (1992) bahwa negara-negara Asia nampaknya mengikuti kurva Kuznets dalam kesejahteraan pendapatan. Ardani (1992) mengemukakan bahwa kesenjangan/ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

2. Distribusi Ukuran
Distribusi ukuran adalah besar atau kecilnya pendapatan yang diterima masing-masing orang. Distribusi pendapatan perseorangan (personal distribution of income) atau distribusi ukuran pendapatan (size distribution of income) merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun warisan. Berdasarkan pendapatan tersebut, lalu dikelompokkan menjadi lima kelompok, biasa disebut kuintil (quintiles) atau sepuluh kelompok yang disebut desil (decile) sesuai dengan tingkat pendapatan mereka, kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya dihitung berapa % dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing kelompok, dan bertolak dari perhitungan ini mereka langsung memperkirakan tingkat pemerataan atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat atau negara yang bersangkutan.

3. Kurva Lorenz
Sumbu horizontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif. Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi atau kelompok terendah (penduduk yang paling miskin) yang jumlahnya meliputi 20 persen dari jumlah total penduduk. Pada titik 60 terdapat 60 persen kelompok bawah, demikian seterusnya sampai pada sumbu yang paling ujung yang meliputi 100 persen atau seluruh populasi atau jumlah penduduk. Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut. Sumbu tersebut juga berakhir pada titik 100 persen, sehingga kedua sumbu (vertikal dan horisontal) sama panjangnya. GAMBAR KURVA LORENZ Setiap titik yang terdapat pada garis diagonal melambangkan persentase jumlah penerimanya (persentase penduduk yang menerima pendapatan itu terdapat total penduduk atau populasi). Sebagai contoh, titik tengah garis diagonal melambangkan 50 persen pendapatan yang tepat didistribusikan untuk 50 persen dari jumlah penduduk. Titik yang terletak pada posisi tiga perempat garis diagonal melambangkan 75 persen pendapatan nasional yang didistribusikan kepada 75 persen dari jumlah penduduk. Garis diagonal merupakan garis "pemerataan sempurna" (perfect equality) dalam distribusi ukuran pendapatan. Persentase pendapatan yang ditunjukkan oleh titik-titik di sepanjang garis diagonal tersebut persis sama dengan persentase penduduk penerimanya terhadap total penduduk. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif actual antara persentase jumlah penduduk penerima pendapatan tertentu dari total penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar mereka peroleh dari total pendapatan selama, misalnya, satu tahun. Sumbu horisontal dan sumbu vertikal dibagi menjadi sepuluh bagian yang sama; sumbu vertikal mewakili kelompok atau kategori (jumlah-jumlah) pendapatan, sedangkan sumbu yang horisontal melambangkan kelompok-kelompok penduduk atau rumah tangga yang menerima masing-masing dari kesepuluh kelompok pendapatan tersebut. Titik A menunjukkan bahwa 10 persen kelompok terbawah (termiskin) dari total penduduk hanya menerima 1,8 persen total pendapatan (pendapatan nasional). Titik B menunjukkan bahwa 20 persen kelompok terbawah yang hanya menerima 5 persen dari total pendapatan, demikian seterusnya bagi masing-masing 8 kelompok lainnya. Perhatikanlah bahwa titik tengah, menunjukkan 50 persen penduduk hanya menerima 19,8 persen dari total pendapatan.

4. Koefisien Gini dan Ukuran Ketimpangan
Agregat Koefisien gini adalah ukuran statistik pertebaran paling menonjol digunakan sebagai ukurab ketidaserataan distribusi pendapatan atau ketidakmerataan distribusi kekayaan. Hal ini ditetapkan sebagai rasio dengan nilai antara 0 dan 1, koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. 0 berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis) dan 1 berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (di mana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).
Keuntungan dengan menggunakan indeks gini sebagai ukuran ketidakmerataan adalah :
o Koefisien Gini menunjukkan ukuran ketidaksetaraan melalui sebuah alat analisis rasio, daripada variabel tidak representatif dari sebagian besar masyarakat, seperti pendapatan per kapita atau produk domestik bruto.
o Dapat digunakan untuk membandingkan distribusi pendapatan penduduk di berbagai sektor maupun negara, misalnya koefisien Gini untuk daerah perkotaan yang berbeda dari daerah pedesaan di banyak negara (walaupun di negara Amerika Serikat nilai koefisien gini di wilayah perkotaan dan pedesaan hampir sama). 
o Indeks gini dapat membandingkan lintas daerah atau lintas negara dan mudah diinterpretasikan. PDB statistik sering dikritik karena tidak mewakili perubahan bagi seluruh penduduk. Indeks gina akan menunjukkan seberapa besar pendapatan perkapita ternyata mengalami ketimpangan. Jadi meskipun pendapatan perkapita naik, namun apabila indeks gini masih tinggi artinya kemiskinan bisa jadi masih ada dalam masyarakat
o Koefisien Gini yang dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana distribusi pendapatan telah berubah dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, sehingga sangat mungkin untuk melihat apakah ketidakmerataan meningkat atau menurun.


KG = Angka Koefisien Gini
X = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i
fi = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i
Yi = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif kelas i

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Pada Figur 5-6, rasio yang dimaksud adalah rasio atau perbandingan bidang A terhadap total segitiga BCD. Rasio inilah yang dikenal sebagai rasio konsentrasi Gini (Gini concentration ratio) yang seringkali disingkat dengan istilah koefisien Gini (Gini coefficient). Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/ kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan pendapatan di kalangan penduduknya dikenal tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya dikenal relatif paling baik (paling merata), berkisar antara 0,20 sampai 0,35. 5.

Hipotesis Kuznets
Data data ekonomi periode 1970 – 1980, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan terutama di LDS (Less Developing Countries), terutama di negara negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, seperti Indonesia, menunjukan seakan akan korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan produk domestik bruto, atau semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita, maka semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Bahkan studi yang dilakukan di negara negara Eropa Barat, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak atau justru membuat ketimpangan antara kaum miskin dan kaum kaya semakin melebar. Jantti (1997) dalam Tulus Tambunan (2003) mengemukakan bahwa fenomena tersebut timbul karena adanya perubahan suplly of labor (masuknya buruh murah dari Turki, atau negara Eropa Timur kedalam pasar buruh di Eropa Barat). Berdasarkan fakta tersebut, muncul pertanyaan: mengapa terjadi trade-off antara pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi dan untuk berapa lama? Kerangka pemikiran ini yang melandasi Hipotesis Kuznets. Yaitu, dalam jangka pendek ada korelasi positip antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan kesenjangan pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif. Artinya, dalam jangka pendek meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan, namun dalam jangka panjang peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Fenomena ini dikenal dengan nama “Kurva U terbalik dari Hipotesis Kuznets”. Namun, hipotesis Kuznets ini mulai dipertanyakan. Beberapa studi yang mengambil data time series membuktikan bahwa dalam beberapa negara yang masih bertumpu pada sektor pertanian (rural economy) menunjukan hubungan negatif. Ini berarti bertolak belakang dari hipotesis Kuznets. Pemahaman atas variabel-variable tersebut akan membuktikan bahwa negara pertanian tidak identik dengan kemiskinan atau mungkin lebih tepatnya adalah kesejahteraan pun bisa meningkat di negara-negara yang berbasis pertanian. Procovitch pernah menyampaikan beberapa dugaannya tentang sebab-sebab terjadinya kepincangan pembagian pendapatan yakni pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, perkembangan kota desa, dan sistem pemerintahan yang bersifat plutokratis. Beberapa aspek yang telah diduga oleh Procovits pada tahun 1955 dikembangkan oleh Kuznets, yang sampai dewasa ini masih dikenal dengan hipotesa Kuznets, yang menimbulkan kontroversi di kalangan peneliti distribusi pendapatan di berbagai negara. Hipotesa ini menyatakan bahwa hubungan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepincangan pembagian pendapatan pada tahap ini menjadi negatif. Jadi, tahap pertama pembangunan ekonomi akan mengalami tingkat kepincangan pembagian pendapatan yang semakin memburuk, stabil dan akhirnya menurun. Pola perkembangan ini menurut Kuznets tidak terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Penyebabnya adalah terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok atas, kurang efektifnya pajak yang progresif, dan terjadinya akumulasi pemilikan modal. Chiswick menyatakan bahwa dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, kesenjangan pembagian penghasilan masyarakat juga meningkat, karena semakin cepat ekonomi berkembang, maka orang mengharapkan hasil yang semakin tinggi dari pendidikannya; sementara, kesempatan pendidikan sangat terbatas. Tingkat partisipasi penduduk dalam lapangan pekerjaan berkaitan dengan jumlah penduduk muda yang sedang sekolah atau sedang bekerja. Pekerja-pekerja muda yang tingkat pendidikan dan keterampilannya relatif rendah akan memperoleh upah yang rendah pula, dan hal ini akan membuat pembagian pendapatan semakin senjang. Sebaliknya, jika penduduk muda ini masih tetap menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, berakibat berkurangnya kelompok penduduk yang berpendapatan rendah sehingga akibat selanjutnya adalah tingkat kesenjangan distribusi pendapatan pun akan menurun.

6. Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu :
a. Distribusi Pendapatan Antar Golongan
Pendapatan Jika dilihat dari hasil penelitian SUSENAS dengan menggunakan koefisien Gini, maka akan terlihat bahwa distribusi pendapatan di daerah perkotaan di Jawa lebih buruk daripada daerah di luar Jawa, begitu pula dengan daerah pedesaannya daerah Jawa memiliki tingkat kesenjangan distribusi pendapatan yang rendah bila dibandingkan dengan daerah di luar Jawa.
b. Distribusi Pendapatan Antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan
Menurut Gupta dari World Bank, pola pembangunan Indonesia memperlihatkan suatu urban bias, yaitu pembangunan yang berorientasi ke daerah perkotaan, dengan tekanan yang berat pada sektor industri yang terorganisir, yang merupakan sebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih parah lagi di kemudian hari. Menurut Micahel Lipton, seorang ekonom Inggris, urban bias seringkali terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia di mana alokasi sumber-sumber daya lebih banyak diprioritaskan di daerah perkotaan daripada pertimbangan pemerataan atau efisiensi. Kembali kita perhatikan penjelasan teori ekonomi yang dualistik tentang terjadi kesenjangan pembagian pendapatan di negara-negara sedang berkembang, maka pertama-tama relavansinya terlihat dalam pola kesenjangan yang berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oshima menjelaskan keadaan ini (kesenjangan di desa lebih tinggi dari pada di kota), sebagai hal yang unik. Dia meramalkan kesenjangan tersebut akan lebih lebar jika proses pembangunan pedesaan masih akan berlanjut.
c. Distribusi Pendapatan Antar Daerah
Ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antar berbagai daerah di Indonesia serta penyebaran sumber daya alam yang tidak merata menjadi penyebab tidak meratanya distribusi pendapatan antar daerah di Indonesia khususnya.

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, tak terkecuali di Indonesia. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari kemiskinan. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang dampaknya cukup negatif. Negara Indonesia secara geografis dan klimatalogis merupakan negara yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi. Dengan garis pantai yang terluas di dunia, iklim yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjang tahun, hutan dan kandungan bumi Indonesia yang sangat kaya, merupakan bahan (ingredient) yang utama untuk membuat negara menjadi negara yang kaya. Suatu perencanaan yang bagus yang mampu memanfaatkan semua bahan baku tersebut secara optimal, akan mampu mengantarkan negara Indonesia menjadi negara yang makmur Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah rasio gini dan criteria Bank Dunia (BPS, 1994). Nilai rasio gini (gini ratio) berkisar antara nol dan satu. Bila rasio gini sama dengan nol berarti distribusi pendapatan amat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Secara grafis, ini ditunjukkan oleh berimpitnya kurva lorens dengan garis kemerataan sempurna. Namun, bila rasio gini sama dengan satu menunjukan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Singkatnya, semakin tinggi nilai rasio gini maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu negara. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasio gini berarti semakin merata distribusi pendapatan. Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan terendah.

Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan:
1. Tinggi, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan.
2. Sedang, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12 hingga 17% bagian pendapatan
3. Rendah, bila 40%, penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan.

TERKAIT :

PERTUMBUHAN EKONOMI

KONTROVERSI PERTUMBUHAN

EKONOMI PANCASILA

KARAKTERISTIK PENDUDUK MISKIN

KARAKTERISTIK PENDUDUK MISKIN

Sembilan dimensi kemiskinan, yaitu:

1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan perumahan),

2) aksesibilitas ekonomi yang rendah terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi yang baik, air bersih, dan transportasi)

3) lemahnya kemampuan untuk melakukan akumulasi kapital

4) rentan terhadap goncangan faktor eksternal yang bersifat individual maupun massal

5) rendahnya kualitas sumber daya manusia dan penguasaan sumber daya alam

6) ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

7) terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan

8) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental

9) ketidakmampuan dan ketidakberuntungan secara sosial.

Karakteristik penduduk miskin secara spesifik antara lain adalah (Pasaribu 2006):

1) sebagian besar tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian dominan berusaha sendiri di sektor pertanian (60%)

2) sebagian besar  (60%) berpenghasilan rendah dan mengonsumsi energi kurang dari 2.100 kkal/hari,

3) berdasarkan indikator silang proporsi pengeluaran pangan (> 60%) dan kecukupan gizi (energi < 80%), proporsi rumah tangga rawan pangan nasional mencapai sekitar 30%

4) penduduk miskin dengan tingkat sumber daya manusia yang rendah umumnya tinggal di wilayah marginal, dukungan infrastruktur terbatas, dan tingkat adopsi teknologi rendah.