GCG (Good corporate governace)

I.            Teori yang mendasari GCG (Good corporate governace)

Dua teori utama yang mendasari  good corporate governance adalah stewardship theory dan agency theory

STEWARDSHIP THEORY

            Teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson dan Davis, 1989, 1991).

AGENCY THEORY

            Agency theory menguraikan hubungan antara pihak prinsipal dan agen, dimana prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak agen. Prinsipal mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen dimana hak dan kewajiban kedua belah pihak diuraikan dalam suatu perjanjian kerja yang saling menguntungkan. Model “manusia” yang mendasari teori agensi adalah bahwa aktor rasional, merupakan individu yang memaksimalkan utilitasnya (Jensen & Meckling, 1976).

II.            Alasan diperlukan GCG (Good corporate governance)

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.

2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam
membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga
meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan
ekonomi nasional yang berkesinambungan.

III.            Manfaat GCG (Good coporate governance)

Dengan melaksanakan  Corporate Governance, menurut  Forum of Corporate Governance in Indonesia  (FCGI) ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain :

1.   Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.

2.   Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkancorporate value.

3.   Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia,

4.   Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder Value dan deviden.

Menurut (Hery dalam Tadikapury, 2010) ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance yaitu :

1.   GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.

2.   GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.

3.   Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.

4.   Membangun manajemen dan Corporate Board dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.

5.   Mengurangi korupsi.

IV.            Kesimpulan

GCG (Good corporate governance) sebagai peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan yang bertujuan untuk mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan, mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, mendorong pemegang saham dan anggota perusahaan agar membuat keputusan dengan baik serta mendorong kesadaran dan tanggung jawab yang baik agar meningkatkan daya saing dari perusahaan.

MANKEU - MANAJEMEN PIUTANG

MANAJEMEN PIUTANG

Piutang adalah tagihan kepada pihak lain dimasa yang akan datang karena terjadinya transaksi dimasa lalu. Walaupun pada dasarnya semua perusahaan dagang/industri menginginkan penjualan cash, tetapi karena adanya keterbatasan daya beli masyarakat, atau alasan lainnya dilakukan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit akan dapat meningkatkan omset penjualan, akan tetapi memiliki resiko tertundanya penerimaan kas, sehingga membutuhkan investasi yang lebih besar. Selain itu dapat juga mengakibatkan kerugian karena menunggak atau bahkan tidak tertagih. Semakin lama piutang tertunggak akan semakin besar investasi yang dibutuhkan.

Manajemen piutang adalah sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang perusahaan dari tangan konsumen. Sistem manajemen piutang yang baik akan menghindarkan Anda dari kekurangan dana akibat dana yang macet di tangan konsumen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang dagang

Volume penjualan kredit :

semakin besar volume penjualan kredit, makin besar investasi yang tertanam dalam Piutang

Syarat pembayaran penjualan kredit :

 semakin lama jangka waktu pelunasan maka semakin besar invesatasinya pada piutang

Ketentuan tentang pembatasan kredit

batasan kredit dapat berupa kuantitatif (plafon kredit, semakin besar plafon kredit perpelanggan makin besar investasi yang diperlukan) dan kualitatif (selektif terhadap pelanggan kredit, makin ketat seleksi akan semakin memperkecil investasi dalam piutang).

Kebijakan pengumpulan piutang :

pengumpulan piutang dapat bersifat aktif (menggunakan debt collector) pengumpulan piutang lebih tepat waktu tetapi perlu tambahan biaya pengumpulan piutang, atau pasif yaitu keyakinan bahwa debitur menepati janji, maka resiko tertunggaknya piutang lebih besar.

Kebiasaan membayar dari para langganan :

apabila sebagian besar pelanggan membayar pada masa diskon (termin 2/10;n/30), maka membutuhkan investasi lebih kecil, tetapi jika pelanggan membayar pada hari ke 30 atau bahkan menunggak, perlu investasi yang besar

standar kredit

            standar kredit adalah suatu criteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para langganan yang akan diberikan kredit dan berapa jumlah yang harus diberikan, hal ini menyangkut kebiasaan para pelanggan dalam membayar kembali yang berkemungkinan pelanggan tidak membayar kredit yang diberikan dan jangka waktu pembayaran para pelanggannya , disamping itu perusahaan dapat memberikan deb-debt karna piutang tak tertagih dengan memperhatikan kebiasaan pada masa lampau . dalam melakukan perubahan penjualan dari tunai menjadi kredit diharapkan dapat meningkatkan penjualan dengan asumsi :

1.      Masih mempunyai kapasitas produksi yang cukup sehingga dapat memproduksi tambahan output

2.      Tidak ada perubahan dalam investasi persediaan sebagai akibat perubahan kebijakan kredit

Contoh

PT.TRI WISTA suatu perusahaan dagang selama ini menjual tunai dengan penjualan yang dicapai Rp.800 juta . untuk meningkatkan penjualan , perusahaan mempertimbangkan penjualan kredit dengan syarat n/60. Penjualan diperkirakan mencapai Rp.1050 juta . profit margin yang diperoleh 15% . kemungkinan piutang tak tertagih 1%. Kalau biaya modal 16% , apakah perusahaan perlu berlih ke penjualan kredit ?

Jawab

keterangan	Tunai (juta rupiah)	n/60 (juta rupiah
Penjualan	800	1050
Keuntungan 15%	120	157,5
Rata rata hari pengumpulan piutang	0	60 hari
Peraturan piutang	0	360 : 60 = 6x
Rata rata piutang	0	1050 : 6 = 175
Investasi pada piutang	0	85% x 175 = 148,75
Biaya modal 16%	0	16% x 148,75 = 23,80
Piutang tak tertagih 1%	0	1% x 1050 = 10,5

Manfaat :

            Tambahan keuntungan

            (Rp 157,5 juta – 120 juta                                  Rp.37,5 juta

Pengorbanan

            Biaya modal                                                    Rp.23, 8 juta

            Piutang tak tertagih                                          Rp.10,5 juta

            Jumlah                                                             Rp.34,3 juta

Manfaat bersih                                                             Rp.3,2 juta

Persyaratan kredit

            Persyaratan kredit (credit term) adalah merupakan kondisi yang disyaratkan untuk pembayaran kembali piutang dari para pelanggan , contoh : persyaratan kredit net30 artinya langganan mempunyai tenggang waktu 30 hari untuk membayarkan utangnya kepada perusahaan tanpa diskon namun apabila persyaratan kredit 10/30 pelanggan mampu melunasi hutangnya tanggal 9 maka perusahaan memberikan diskon sesuai ketentuan kesepakatan.

            Dalam menentukan besarnya investasi piutang perlu diketahui :

1.      Rata rata pengumpulan piutang misalkan 60 hari hal ini sama dengan jangka waktu kredit

2.      Tingkat perputaran piutang yaitu jumlah hari dalam satu tahun dibagi dengan jangka waktu kredit

3.      Jumlah investasi pada piutang yaitu penjualan kredit dibagi dengan tingkat perputaran piutang

Memperkecil resiko piutang

            Kegagalan atau keberhasilan perusahaan tergantung pada permintaan atas produknya , makin tinggi penjualannya makin sehat perusahaan tersebut makin besar keuntungannya begitu juga sebaliknya , namun penjualan dipengaruhi oleh factor ekstren dan internal . factor ektsternal tersebut adalah

1.      Pelafon didapat dari kredit , artinya makin kecil perusahaan menyediakan dana untuk mendukung kebijakan kredit maka akan kecil resiko yang dihadapi perusahaan untuk penjualan kredit

2.      Periode kredit , artinya makin pendek jangka waktu kredit maka akan makin cepat dana yang tertanam pada piutang menjadi kas sehingga makin kecil resiko dihadapi dalam piutang

3.      Pemberian diskon , artinya dengan adanya diskon membuat pembeli untuk segera melunasi pembayaran sehingga memperkecil piutang

4.      Kebijakan mengenai penagihan  ,artinya kebijakan yang dibuat perusahaan untuk mengupulkan piutang secra intensif sehingga memperkecil resiko piutang yang dihadapi perusahaan

5.      Melakukan seleksi terhadap pelanggan yang akan diberikan kredit yang menggunakan 5K yaitu :

a.       Karakter (mengetahui karakter pelanggan)

b.      Kapasitas (kemampuan pelanggan untuk membayar)

c.       Capital ( kemampuan untuk membayar bunga)

d.      Kolerateral ( jaminan )

e.       keadaan  (perekonomian pelanggan)

PERBEDAAN PSAP KAS MENUJU AKRUAL (PP 24/2005) DAN PSAP ACRUAL (PP 71/2010)

PERBEDAAN PSAP KAS MENUJU AKRUAL (PP 24/2005)

DAN PSAP ACRUAL (PP 71/2010)

PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

DEFINISI

• Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

• Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset.

Perbedaan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (CTA) dan Akrual

Tidak ada perbedaan substansi akuntansi KDP antara PP 24 (CTA) dan PP 71 (Akrual)

	PP 24 TAHUN 2005	PP 24 TAHUN 2005
Tujuan	Tujuan Pernyataan Standar KDP adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis.	Tujuan Pernyataan Standar KDP adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan.
	Masalah utama akuntansi untuk KDP adalah jumlah biaya yang diakui sebagai asset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan
Ruang Lingkup		Masalah utama akuntansi untuk KDP adaalh jml biaya yg diakui sbg asset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan
Definisi		Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya
		Aset  tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dlm kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

 PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN 

KEWAJIBAN

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah

Perbedaan Kewajiban menurut PP 24 TAHUN 2005 dan PP 71 TAHUN 2010

	PP 24 TAHUN 2005	PP 71 TAHUN 2010
Definisi Kewajiban	Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah Nilai Nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yg tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dgn menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut	Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah Nilai Nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
Klasifikasi Kewajiban	Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan & lebih dr 12 (dua belas) bln stelah tgl pelaporan.	Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.
Pengakuan Kewajiban	Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.	Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
Pengukuran Kewajiban	Belum ada pengukuran untuk utang transfer	Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku
Perubahan Valas	Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pd tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.	Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo	Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuang	Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Restrukturisasi Utang	Penjelasan mengenai bentuk restrukturisasi terdapat di bagian definisi	Restrukturisasi dapat berupa: (a)    Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau (b)   Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.
Biaya-biaya yg Berhubungan dgn Utang Pemerintah	Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi: (a)    Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang; (b)    Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman, (c)    Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya . Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga	Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi: (a)    Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang; (b)   Commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik, (c)    Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman, (d)   Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya  Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga

PP 24/2005 - PSAP NO. 10
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN

PERISTIWA LUAR BIASA

PP 71 TAHUN 2010 - PSAP NO. 10
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

TUJUAN

Mengatur mengenai perlakuan terhadap:

• Koreksi Kesalahan
• Perubahan Kebijakan Akuntansi
• Perubahan Estimasi Akuntansi
• Operasi yang Tidak Dilanjutkan

RUANG LINGKUP

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan Keuangan.

KOREKSI KESALAHAN

• Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas

• Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya:

• Kesalahan yang tidak berulang

• Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan bisa terjadi dan ditemukan pada:

1. Periode waktu sebelum laporan keuangan diterbitkan atau periode tahun berjalan
2. Periode waktu setelah laporan keuangan sudah diterbitkan tetapi belum diaudit oleh BPK
3. Periode waktu setelah laporan diaudit BPK dan telah disahkan DPR/DPRD dengan UU atau Perda.
4. Tidak berulang
5. Terjadi pada periode berjalan
6. Mempengaruhi maupun tidak mempengaruhi posisi kas

PP 24: Pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan

PP 71: Pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan

baik akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau akun beban

KOREKSI KESALAHAN ATAS BELANJA

• Tidak berulang
• Terjadi pada periode sebelumnya
• Mempengaruhi posisi kas (menambah/mengurang saldo kas)
• Laporan keuangan sudah terbit

PP 24: Pembetulan pada akun pendapatan lain-lain

PP 71: Menambah posisi kas, Pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA,Mengurangi

Kas, Mengurangi Kas

KOREKSI KESALAHAN ATAS PEROLEHAN ASET SELAIN KAS

• Tidak berulang
• Terjadi pada periode sebelumnya
• Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang posisi kas)
• Laporan keuangan periode tersebut sudah terbit.
• PP 24: Belum diatur

PP 71: Pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan

KOREKSI KESALAHAN ATAS BEBAN

• Tidak berulang
• Terjadi pada periode sebelumnya
• Mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi posisi aset selain kas
• Laporan keuangan periode tersebut sudah terbit

PP 24: Belum diatur

PP 71: Pengurangan Beban , Penambahan Beban , Pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO, pembetulan pada akun   Ekuitas

KOREKSI KESALAHAN ATAS PENDAPATAN-LRA

• Tidak berulang
• Terjadi pada periode sebelumnya
• Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas)
• Laporan keuangan sudah terbit.

PP 24: Pembetulan pada akun Ekuitas Dana Lancar

PP 71: Pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih

Dalam PP 24 tidak dibedakan penerimaan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO

KOREKSI KESALAHAN ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN-LO

• Tidak berulang
• Terjadi pada periode sebelumnya
• Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas)
• Laporan keuangan sudah terbit.

PP 24: Pembetulan pada akun Ekuitas Dana Lancar

PP 71: Pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas

Dalam PP 24 tidak dibedakan penerimaan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO

KOREKSI KESALAHAN ATAS PENERIMAAN & PENGELUARAN PEMBIAYAAN

• Tidak berulang
• Terjadi pada periode sebelumnya
• Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas)
• Laporan keuangan sudah terbit.

PP 24: Belum diatur

PP 71: Pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih

KOREKSI KESALAHAN ATAS PENCATATAN KEWAJIBAN

• Tidak berulang
• Terjadi pada periode sebelumnya
• Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas)
• Laporan keuangan sudah terbit

PP 24: Belum diatur

PP 71: Pembetulan pada akun kas dan kewajiban yang bersangkutan

KOREKSI KESALAHAN

• Tidak berulang
• Terjadi pada periode-periode sebelumnya
• Tidak mempengaruhi posisi kas
• Sebelum maupun setelah laporan keuangan terbit

PP 24 & PP 71: Pembetulan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan

KOREKSI KESALAHAN

 Kesalahan berulang dan sistemik tidak perlu koreksi hanya dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA  maupun pendapatan-LO yang bersangkutan

  Koreksi kesalahan periode-periode yang lalu yang mempengaruhi posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan

  Koreksi kesalahan diungkapkan pada CALK

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

• Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
• Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

• Perubahan Estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain
• Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
• Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CALK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

• Adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain
• Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CALK
• Agar laporan Keuangan disajikan secara komperatif , suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
• endapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
• Bukan Penghentian Operasi bila:

a.       Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.

b.      Fungsi tersebut tetap ada

c.       Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain

d.      Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

PSAP NO. 11 -  LAPORAN KONSOLIDASIAN

	PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
Ruang Lingkup	Laporan keuangan konsolidasian pd pemerintah pusat sbg entitas pelaporan mencakup lap keuangan semua entitas akuntansi termasuk Lap Keu Badan Layanan Umum Tdk ada ayat spt disamping	Laporan Keuangan Konsolidasian pd pemerintah pusat sbg entitas pelaporan mencakup lap keuangan semua entitas akuntansi termasuk Lap Keu Badan Layanan Umum (BLU) Lap keu konsolidasian pd kementrian lembaga/pemerintah daerah sbg entitas pelaporan termasuk Lap Keu Badan Layanan Umum/BLU Daerah (BLUD)
Definisi	BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yg dibentuk utk mberikan pelayanan pd masyarakat berupa penyediaan brg/jasa yg dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan & dlm melakukan kegiatannya didasarkan pd prinsip efisiensi & produktivitas. Lap Keu konsolidasian adalah suatu lap keu yg merupakan gabungan seluruh lap keu entitas pelaporan shg tersaji sbg satu entitas tunggal	BLU/ BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yg dibentuk utk mberikan pelayanan pd masyrakat berupa penyediaan brg/jasa yg dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan & dlm melakukan kegiatannya didasarkan pd prinsip efisiensi & produktivitas. Lap Keu konsolidasian adalah suatu lap keu yg merupakan gabungan seluruh lap keu entitas pelaporan shg tersaji sbg satu entitas tunggal
Penyajian Lap. Konsolidasian	LK konsolidasian terdiri dari: LRA, Neraca, Lap Arus Kas, CaLK	LK konsolidasian terdiri dari: LRA, LPSAL, Neraca, Lap Ops, Lap Perubahn Ekuitas, Lap Arus Kas, CaLK
Entitas Akuntansi	Pengguna anggaran/barang sbg entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi & menyampaikan LK sehub dg anggaran/brg yg dikelolanya bagi entitas pelaporan	Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi & menyampaikan LK sehub dg anggaran/brg yg dikelolanya bagi entitas pelaporan
Badan Layanan Umum		Selaku penerima APBN/APBD, BLU/BLUD adalah entitas akuntansi yg lap keuangannya dikonsolidasikan pd entitas pelaporan yg secara organisatoris membawahinya
Prosedur Konsolidasi	Pernyataan Standar ini dilaksanakan dg cara menggabungkan & menjumlah akun yg diselenggarakan oleh entitas pelaporan dg entitas pelaporan lainnya dgn atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik	Pernyataan Standar ini dilaksanakan dg cara menggabungkan & menjumlah akun yg diselenggarakan oleh entitas pelaporan dg entitas pelaporan lainnya atau yg diselenggarakan oleh entitas akuntansi dg entitas akuntansi lainnya dgn mengeliminasi akun timbal balik
Pengungkapan	Tidak ada ayat spt disamping	Dlm CaLK perlu diungkapkan nama-nama entitas yg dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status msg2 apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi