Pihak Terkait Dalam Kebijakan Publik Mengenai Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pihak Terkait Dalam Kebijakan Publik Mengenai Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hal menarik pada pengembangan kebijakan lingkungan adalah keikutsertaan banyak orang baik sector swasta maupun sector publik. Setiap peserta meskipun mempunyai sudut pandang berbeda, memegang peran penting dalam pengambilan keputusan dan perumusuan kebijakan lingkungan. Seperti model umum satu sistem ekonomi, setiap peserta dalam proses pengembangan kebijakan bekerja dengan motivasinya masing-masing. Namun masing-masing menyumbangkan keahlian yang ssangat diperlukan untuk mencapai hasil akhir. Artinya proses ini kurang sempurna tanpa mereka.  Ada beberapa cara untuk menggolongkan mereka yang membantu dalam pengembangan kebijakan lingkungan. Dengan menggunakan klasifikasi yang sangat luas, mereka dibedakan menjadi 2 kelompok besar yakni sektor swasta dan sektor publik. Mereka adalah ahli atau pemerhati lingkungan, industriawan, ilmuan, ekonom dan pemerintah beserta lembaganya. Perhatikan bahwa klasifikasi ini bersifat luas dengan berbagai profesi yang ada dalam suatu kelompok.

• Ahli Lingkungan

   Jumlah warga Negara yang tertarik mengenai masalah lingkungan meningkat dengan cepat pada abad terakhir ini. Mulai akhir 1800an masyarakat menjadi lebih peduli akan pelestarian sumber daya alam dan daerah-daerah hutan belantara, satu periode yang disebut sebagai era konservasi. Sementara kepedulian tersebut kadang-kadang dihalangi oleh krisis politik dan ekonomi, namun laju kepedulian tidak pernah pudar. Perubahan fokus perhatian ini menunjukan bahwa konservasi bergulir menuju gerakan lingkungan yang berlanjut sampai sekarang ini. Tetapi sebenarnya pada dasawarsa 1960anlah muncul kesadaran masyarakat yang tinggi akan kondisi lingkungan. Reaksi masyarakat akan hal ini dan yang lainnya bersifat langsung dan agresif. Di Indonesia telah muncul banyak sekali organisasi pemerhati lingkungan yang kecil-kecil seperti : Profauna, Dewan Penelitian Alami, International Union For Concervation of Nature, Mapala, Himpunan Pemerhati Lingkungan Indonesia (HPLI) dan pemerhati lingkungan kita (Pelita). Menurut para analis kebijakan publik, jumlah keanggotaan, kekuataan dan status merupakan faktor penting yang menentukan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dan praktek bisnis.

• Industriawan Swasta

            Kesadaran yang meningkat akan isu lingkungan, pemaksaan yang lebih baik, dan kemajuan teknologi pengurangan polusi bersama-sama telah memberikan andil yang besar untuk terjadinya kerjasama antara industri dan sektor ekonomi lainnya. Industri mempunyai keahlian teknologis untuk menentukan cara pengurangan polusi yang efektif biaya dan pengetahuan untuk mengantisipasi implikasi pasar dari satu gagasan kebijakan baru. Pemerintah mempunyai sumber daya dan kemampuan menyebarkan data pasar mengenai teknologi baru yang dapat membantu industriawan dalam pengambilan keputusan yang benar untuk menanggapi kebijakan lingkungan.

• Para Ilmuan

            Peneliti ilmiah sangat penting pada pengembangan kebijakan lingkungan sebagai contoh pengambilan keputusan mempercayakan kepada ahli biologi kelautan dan ahli kimia untuk menilai pengaruh pencemaran air permukaan terhadap kehidupan akustik dan ekosistem kelautan. Sebagai akibat langsung dari penelitian semacam ini, pemerintah dibanyak Negara telah mengalokasikan sejumlah dana untuk memulihkan seluruh air tercemar seperti misalnya di danau buyan. Tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa kebijakan lingkungan akan menjadi sangat buruk tanpa adanya bukti yang diperoleh melalui penelitian dan analisi yang mendalam.

• Ahli Ekonomi

            Dalam dua dasawarsa terakhir, ekonomi dan kekuatan pasar telah memegang peranan yang makin penting dalam merancang kebijakan lingkungan. Analisis ekonomi dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari semua masalah lingkungan dalam keputusan kebijakan publik menjadi makin penting di Negara industri karena Negara atau masyarakat telah mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk menangani banyak masalah nasional. Jadi sesuai dengan kemajuan kebijakan lingkungan, makin besar peranan ekonomi dalam merumuskan, mengukur, dan menginterpretasi konsep-konsep kebijakan lingkungan. Dalam aplikasinya pada masalah lingkungan, analisis manfaat biaya masih mengalami perkembangan dan banyak lahan baru untuk dikembangkan.