Kebijakan Ekonomi Regional Provinsi Bali

Kebijakan Ekonomi Regional Provinsi Bali

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang pola perekonomiannya unik di Indonesia.Perekonomian Provinsi Bali ditopang oleh sektor Pariwisata yang merupakan sektor tersier sebagai leading sector yang kemudian dibantu oleh sektor pertanian dan industri sebagai sektor pendukung.Pariwisata masih menjadi salah satu daya tarik Pulau Dewata yang menyebabkan sektor pariwisata berkembang lebih pesat dibandingkan sektor lainnya.Namun berkembang pesatnya sektor pariwisata tidak berarti sektor lain tidak juga berkembang. Sektor lain seperti sektor pertanian dan industri pun ikut berkembang. Pesatnya wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang datang ke Provinsi Bali membuat sektor pertanian dan industri juga terkena dampak positifnya.

Untuk tetap dapat menjaga apa yang telah dicapai, Pemerintah Provinsi Bali merumuskan berbagai kebijakan dalam bidang perekonomian. Kebijakan makro ekonomi daerah Bali diarahkan pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan mengedepankan lingkungan dalam segala aspek pembangunan serta tersebar ke seluruh daerah Kabupaten/Kota di Bali terutama dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antar daerah.

Terdapat 10 program prioritas pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Bali yang tertuang dalam Program Bali Mandara, yakni :

1.    Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

2.    Peningkatan kualitas pendidikan

3.    Peningkatan mutu dan layanan kesehatan

4.    Pemantapan ketahanan pangan

5.    Peningkatan Pengelolaan Pelestarian Budaya, kreatifitas dan Inovasi Teknologi

6.    Peningkatan Daya Saing Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata, UMKM dan  Koperasi

7.    Peningkatan Kelola Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

8.    Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, Pengelolaan Bencana serta Pengamanan Terpadu Berstandar Internasional

9.    Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

10.  Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan di Provinsi Bali guna menekan tingkat pengangguran diantaranya adalah merekrut lulusan sarjana untuk mendukung pelaksanaan program unggulan Bali Mandara yaitu Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) hingga penguatan adat dan budaya.