FAKTOR INDIVIDU DAN FAKTOR SITUASIONAL : DETERMINAN PEMBUATAN KEPUTUSAN ETIS KONSULTAN PAJAK

FAKTOR INDIVIDU DAN FAKTOR SITUASIONAL : DETERMINAN PEMBUATAN KEPUTUSAN ETIS KONSULTAN PAJAK

1.      Area Of Interest

Etika dalam akuntansi perpajakan

2.      Phenomena

Banyak kasus mengenai pelanggaran etika konsultan pajak, sehingga menimbulkan keprihatinan terhadap kurangnya penerapan etika pada profesi tersebut. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu dalam pengambilan keputusan etis konsultan pajak, Shafer dan Simmons (2006), melakukan penelitian mengenai hubungan antara persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, variabel yang diteliti yaitu persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial serta Machiavellian merupakan faktor-faktor individu, yaitu faktor-faktor yang melekat pada diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Pengambilan keputusan etis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor individu, tetapi juga oleh faktor-faktor situasional. Penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keinginan konsultan pajak untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. 

3.      Grand Theory

Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan teori etika dan teori pengambilan keputusan etis.

4.      Methodology

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dilakukan dengan membagikan kuesioner secara langsung pada acara seminar pajak yang diadakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) serta menyebarkan secara langsung kuesioner kepada konsultan pajak di kota Malang. Peserta seminar ini adalah konsultan pajak dari berbagai kantor konsultan pajak di Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah konsultan pajak Jawa Timur yang terdaftar di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Nama dan alamat Konsultan Pajak didapatkan dari direktori Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Sesuai dengan direktori tersebut terdapat 109 konsultan pajak di wilayah Jawa Timur, yang terdiri dari 89 konsultan di IKPI Surabaya, dan 20 konsultan di IKPI Malang. Sampel dari penelitian ini adalah individu yang bekerja sebagai konsultan pajak, dengan total jumlah populasi sebesar 109 individu. Seluruh konsultan pajak di Jawa Timur dijadikan responden,dan yang mengembalikan kuesioner yaitu sebanyak 38 individu. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas, lalu dilakukan uji regresi logistik dengan menggunakan SPSS.

5.      Conclusion

Faktor-faktor individu yang diuji pada penelitian ini terbukti memberikan pengaruh yang signifikan pada pengambilan keputusan etis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsultan pajak perlu membentuk faktor-faktor kepribadian yang kuat agar terhindar dari pengambilan keputusan yang tidak etis. Seorang konsultan pajak yang memiliki persepsi bahwa etika dan tanggungjawab sosial merupakan hal yang penting serta memiliki sifat Machiavellian yang rendah tidak terpengaruh oleh kondisi situasional risiko, dominasi profesional, kekinian informasi, serta hubungan profesional dengan klien pada saat menghadapi dilema etis. Namun sebaliknya, konsultan pajak yang memiliki persepsi rendah mengenai pentingnya etika dan tanggungjawab sosial serta sifat Machiavellian tinggi akan cenderung mengambil keputusan yang tidak etis, baik pada saat terdapat pengaruh situasional maupun tidak. Oleh karena itu, konsultan perlu menanamkan persepsi pentingnya etika dan tanggungjawab sosial serta mengendalikan kepribadian Machiavellian sehingga etika konsultan pajak di Jawa Timur dapat terus meningkat.

6.      Recommendatin and Further Research

Keterbatasandalam penelitian ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, kurangnya motivasi responden dalam mengisi kuesioner ini. Peneliti menyebarkan kuesioner di acara seminar dan mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi, namun tingkat pengembalian kuesioner yang diperoleh tidak maksimal dan banyak kuesioner yang tidak diisi secara lengkap oleh responden. Kedua, pertanyaan pada instrumen untuk variabel-variabel situasional kurang spesifik dalam mengukur variabel yang akan diukur, seperti pada variabel situasional preferensi risiko, pada pertanyaan tidak dijelaskan risiko yang dihadapi oleh responden. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan pada variabel situasional yang diambil dari penelitian sebelumnya setelah diujikan pada penelitian ini hasilnya banyak yang tidak reliabel, sehingga untuk masing-masing variabel digunakan satu sampai dua pertanyaan saja, sehingga kurang dapat mengukur variabel yang ingin diukur oleh peneliti. Saran peneliti untuk topik dan subjek studi yang sama yaitu pertama, meningkatkan pengembalian kuesioner serta memperluas populasi objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan validitas eksternal sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih luas. Kedua, pertanyaan pada instrumen untuk variabel-variabel situasional dapat ditambah sehingga lebih tepat dalam melakukan pengukuran. Ketiga, menambahkan variabel-variabel individu dan situasional yang diduga mempengaruhi pengambilan keputusan etis konsultan pajak, seperti variabel individu locus of control dan variabel cognitive moral development. Selain itu, variabel situasional lain yang dapat diteliti yaitu penerapan kode etik organisasi, sanksi dan penghargaan, serta iklim etis (ethical work climates) pada organisasi.

Etika Dalam Praktik Akuntansi Perpajakan

Etika Dalam Praktik Akuntansi Perpajakan

Pada tanggal 29 Agustus 2005 departemen Kehakiman dan Internal Revenue Service melaporkan bahwa KPMG LLP (KPMG) tentang adanya kesalahan pidana serta menyetujui untuk membayar denda sebesar $ 456.000.000 dan denda sebagai bagian dari kesepakatan untuk menunda penuntutan perusahaan. Selain perjanjian tersebut, sembilan orang termasuk enam mantan mitra KPMG dan mantan wakil ketua perusahaan sedang dituntut sehubungan dengan konspirasi penipuan pajak multi-miliar dolar terkait penipuan yang berkaitan dengan desain, pemasaran, dan pelaksanaan tax shelter. Setelah penyelesaian dengan KPMG, dakwaan selanjutnya terkait konspirasi yang sudah dirancang, dipasarkan dan menerapkan penampungan sehingga orang-orang kaya yang memiliki pendapatan besar bisa menghilangkan semua pajak atas pendapatan atau keuntungan dengan hanya membayar untuk KPMG sebesar 5-7% dari pendapatan atau keuntungan yang mereka ingin lindungi. Surat dakwaan tersebut juga menuduh bahwa dari 2002-2003, dalam menanggapi pemeriksaan IRS terhadap KPMG atas kegagalan untuk mendaftarkan tax shelter dan hal-hal terkait, terdakwa melanjutkan penipuan di IRS dengan menyembunyikan keterlibatan KPMG dan peran di shelter tertentu. Dan dengan sengaja memberikan kesaksian palsu dan mengelak ke IRS mengenai sifat dan ruang lingkup keterlibatan KPMG dengan shelter tertentu. Selain itu, sehubungan dengan penyelidikan tax shelter yang dilakukan Senat Sub komite selama menunggu hasil pemeriksaan IRS, terdakwa memberikan keterangan palsu, menyesatkan dan informasi yang tidak lengkap dan kesaksian di sidang dan respon palsu mengenai dokumen yang disebut dalam surat perintah pengadilan yang dikeluarkan oleh Senat, yang berkaitan dengan penggunaan tax shelter oleh KPMG dan mitra KPMG tersebut. Kasus tersebut merupakan kasus penggelapan pajak yang telah disengaja dan perencanaan pajak yang tidak sah. Beberapa pihak seperti pengacara, akuntan, bankir, penasehat investasi dan perusahaan harus mengetahui bahwa pemerintah akan menindaklanjuti mengenai kasus pajak tersebut.

1.      Tanggung Jawab Akuntan Pajak

Akuntan pajak memiliki beberpaa tanggung jawab, yaitu :

a.      Akuntan pajak memiliki kewajiban untuk tidak berbohong atau menjadi pihak  yang berbohong pada pengembalian pajak. Akibatnya, ada tanggung jawab untuk klien dan masyarakat untuk berterus terang dan tidak menjadi komplikasi dalam upaya klien untuk menipu bahkan jika itu berarti memutus kontrak dengan klien. Hal tersebut dijelaskan pada Pernyataan AICPA pada Standar Pajak Service No. 1

b.      Internal Revenue Service (IRS) mengemukakan bahwa tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Jadi akuntan pajak memiliki kewajiban tidak hanya untuk klien mereka, tetapi juga untuk sistem. Komisi IRS menyatakan bahwa suatu sistem pajak yang baik dan kuat tidak hanya terdiri dari entitas administrasi pajak saja, dalam kasus ini IRS. Direktur praktik IRS lebih menegaskan bahwa ketika secara umum menyetujui bahwa praktisi pajak mempunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas dan kerahasiaan klien, hal ini disebut juga tanggung jawab praktisi atas sistem pajak yang baik.

c.       Tanggung jawab terakhir adalah pentingnya pervasive (peresapan). Dalam hubungan antara praktisi dan klien yang normal, kedua tanggung jawab dikenali dan dilaksanakan. Namun, situasi ini adalah sulit. Dalam beberapa situasi praktisi diperlukan untuk memutuskan kewajiban yang berlaku dan dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa kewajiban atas sistem pajak yang tertinggi. IRS bersandar pada praktisi pajak untuk membantu dalam mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak.

d.      Menurut William L. Raby dalam Armstrong (1993 : 85) sistem pajak yang mendukung IRS akan menimbulkan perdebatan pajak. Oleh karena itu,praktisi lebih baik melayani publik dengan mengadopsi suatu sikap. Argumennya adalah aturan etika yang fundamental dalam praktik perpajakan pada tingkat etika personal adalah praktisi pajak harus mengijinkan klien untuk membuat keputusan final. Praktisi tidak berhak mengganti skala nilai kliennya. Disamping itu praktisi harus bertanggung jawab tidak menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah. Seorang auditor pajak bertanggung jawab mengaudit pajak penghasilan dari wajib pajak untuk menentukan apakah mereka telah memenuhi undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.      Etika Akuntan Pajak

Telah disetujui oleh AICPS’s Statement On Responsibilities in Tax Practice bahwa akuntan bisa merangkap peran sebagai penasehat hukum untuk klien dan pembawa kebenaran untuk pemerintahan. Dari perspektif etika, peran rangkap ini sangatlah penting karena peran rangkap akuntansi perpajakan lebih mempunyai tanggung jawab dua kali lipat daripada peran auditor yang kita ketahui selama ini. melalui pemerintah, akuntansi perpajakan mempunyai beberapa tanggung jawab masyarakat sebagai berikut :

a.       Akuntansi perpajakan mempunyai larangan untuk berbohong dalam pajak penghasilan.

b.      Sebagai seorang attestor tanda tangan di atas pajak penghasilan adalah sebuah hukuman dari sumpah palsu.

Para anggota harus memenuhi tanggung jawab mereka sebagai seorang profesioanal dengan menjaga dan mengamalkan standarisasi tersebut sehingga tingkat keprofesionalan mereka dapat diukur. Ada 7 standarisasi yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Pelayanan Pajak, yaitu:

a.       Anggota tidak boleh merekomendasikan pengembalian pajak kecuali terdapat manfaat yang berkelanjutan.

b.      Anggota harus melakukan upaya yang wajar untuk mendapatkan informasi dari wajib pajak.

c.       Anggota sebaiknya tetap memperhatikan kebenaran, kelengkapan, dan konsistensi dari informasi yang berasal dari wajib pajak atau pihak ke tiga.

d.      Anggota dapat menggunakan estimasi pajak yang dibuat oleh wajib pajak apabila tidak dilarang oleh undang-undang.

e.       Anggota dapat merekomendasikan, menyiapkan, atau menandatangani pembayaran pajak yang diakibatkan dari sebuah proses persidangan.

f.       Anggota harus menginformasikan dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan apabila terjadi kesalahan dalam pembayaran pajak ke wajib pajak.

g.      Anggota harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk memastikan kompetensi dan ketepatan saran yang akan diberikan ke wajib pajak.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi sistem pajak, yaitu banyak terdapat area dalam akuntansi pajak yang tidak begitu jelas dan problematis. Hal tersebut berkaitan dengan eksploitasi sistem pajak. Tidak adanya definisi yang memadai mengenai kata eksploitasi tersebut membuat beberapa pihak memanfaatkan keadaan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Keberhasilan sistem pajak sangat tergantung kepada pribadi masing-masing wajib pajak. Memanfaatkan celah dalam sistem pajak merupakan tindakan yang kurang baik dan wajib pajak dengan kepribadian yang baik akan cenderung menghindarinya. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan sistem pajak adalah tekanan pemerintah. Pemerintah dapat menerapkan sanksi yang tegas bagi oknum wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Adanya sanksi tentunya akan memberikan efek takut kepada para wajib pajak, sehingga tidak lagi “mempermainkan” pajak yang menjadi kewajibannya. Pajak merupakan penemuan manusia yang tujuan utamanya membagi biaya yang diperlukan pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara adil dan merata.

Jadi perlu adanya suatu sanksi oleh IRS, untuk memaksa agar wajib pajak membayar pajaknya sesuai dengan aturan pajak. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa akuntan memiliki kewajiban etis untuk mencegah adanya tax scheming atas nama kliennya demi kesejahteraan umum. Beberapa klien ingin para akuntan pajaknya untuk membantu dalam hal pajak tersebut dan menyelamatkan uangnya sebanyak mungkin. Jika kita berasumsi bahwa para klien memiliki nilai-nilai etika yang sama dengan nilai etika yang dianut oleh akuntan, maka hal ini akan terasa menyenangkan dan adil. Demi mengejar suatu profit, biasanya akan memaksa segala macam cara pintas etis untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk penggelapan pajak. Jelas, akuntan dan perusahaan harus bersikeras, karena profesionalisme mereka selalu berpedoman pada aturan etika.  Jadi, undang-undang pajak yang kompleks dan tuntutan etis klien adalah potensi tantangan terbesar dalam berperilaku etis bagi akuntan pajak.

Crenshaw dalam artikelnya menyebutkan empat alasan mengapa dibutuhkan tempat perlindungan pajak:

a.       Manajemen  perusahaan  mencari cara baru  untuk memaksimalkan laba dan aliran arus kas.

b.      Meningkatkan kompleksitas baik dari kode pajak dan keuangan, membuat hal itu lebih mudah dalam realita ekonomi.

c.       Persepsi tentang investasi bank dan mewujudkan keinginan produk pajak.

d.      Risiko yang kecil.

Adapun standar lain yang ada di Pernyataan Standar Pelayanan Pajak, yaitu sebagai berikut:

a.       Pernyataan Umum No. 1 Kemungkinan yang realistis umum: “Secara umum, suatu anggota perlu mempunyai suatu niat baik dalam kepercayaan bahwa posisi keuntungan pajak direkomendasikan untuk mempunyai suatu kemungkinan yang realistis secara administratif atau secara hukum didukung atas baik buruknya suatu tantangan.”

b.      Pernyataan Umum  No. 2 Statemen ini adalah tidak diragukan dalam menentukan yang berikut: “Suatu anggota perlu membuat suatu usaha yang layak untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari seseorang wajib pajak untuk menyediakan jawaban yang sesuai untuk semua pertanyaan pada suatu keuntungan pajak sebelum mempersiapkan penandatanganan.”

c.       Pernyataan Umum No. 3 Kewajiban untuk menguji atau memverifikasi data pendukung: “Suatu persiapan dalam mempercayai niat baik dari klien untuk menyediakan informasi yang akurat dalam menyiapkan suatu keuntungan pajak, tetapi mestinya tidak mengabaikan implikasi dari informasi yang diperlengkapi dan perlu membuat pemeriksaan yang layak jika informasi tampak seperti salah, atau tidak sempurna.”

d.      Pernyataan  Umum No. 4 Penggunaan estimasi: Ini adalah standar yang tidak diragukan. “Suatu persiapan dapat menggunakan perkiraan wajib pajak jika tidak praktis untuk memperoleh data yang tepat dan jika persiapan dalam menentukan perkiraan adalah layak, didasarkan pada pengetahuan sebelum persiapan.”

e.       Pernyataan Umum No. 5 Sesuai dengan pernyataan sebelumnya: ini adalah suatu standar yang teknis. “Anggota boleh merekomendasikan suatu posisi keuntungan pajak atau menyiapkan suatu tanda keuntungan pajak yang meninggalkan perbaikan dari suatu item seperti disimpulkan dalam suatu kelanjutan yang administratif atau keputusan pengadilan berkenaan dengan suatu hasil yang utama dari wajib pajak”.

f.       Pernyataan  Umum  No. 6 Kesalahan pengetahuan: Apa yang terpaksa dilaksanakan ketika suatu persiapan sadar akan suatu kesalahan sebelumnya? Anggota perlu “menginformasikan wajib pajak dengan segera” dan “merekomendasikan yang mengoreksi tindakan yang diambil.”

g.      Pernyataan  Umum No. 7 Format dan isi dari nasihat ke wajib pajak: Statemen ini tidak menentukan isi manapun atau format yang umum dari nasihat dikarenakan cakupan dari nasihat menjadi sangat luas dan dikhususkan untuk masing-masing individu yang menjadi wajib pajak secara terpaksa. Yang menjadi rekomendasi mereka adalah bahwa nasihat mencerminkan kemampuan/ wewenang profesional dan melayani wajib pajak terpaksa.

Perpajakan - PENGERTIAN PAJAK DAERAH

PENGERTIAN PAJAK DAERAH

            Dasar hukum pajak daerah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 34 th 2000 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia No. 18 th 1987 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

            Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.

            Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak iuran wajib yang dilakukan oleh objek pajak tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian pajak daerah pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan dengan Asas Pajak Negara yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan bagi pembiayaan umum bagi pengeluaran pemerintah yang balas jasanya tidak langsung diberikan, sedangkan pungutannya dilakukan secara paksa

JENIS DAN OBJEK PAJAK DAERAH

            Di Indonesia jenis pajak daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah propinsi disebut juga pajak daerah propinsi dan di pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten disebut pajak daerah kota/kabupaten. Berdasarkan undang-undang no 18 th 1987 tentang pajak daerah, yang telah dirubah dengan undang-undang no 34 th 2000, jenis pajak daerah dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Pajak Propinsi :

            a. Pajak kendaraan bermotor

            b. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor

            c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

            d.Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2. Pajak daerah kabupaten/kota :

            a. Pajak hotel

            b. Pajak restoran

            c. Pajak hiburan

            d. Pajak reklame

            e. Pajak penerangan jalan

            f. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C

            g. Pajak parkir

Namun dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas dengan memenuhi kriterian sebagai berikut :

1. Bersifat pajak bukan retribusi

Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak.

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan

Objek pajak yang terletak atau terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Artinya pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dengan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestbila politik, ekonomi,. Social, budaya, pertahanan dan ketahanan

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan atau objek pajak pusat

Kriteria ini dimaksukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengenaan terhadap objek yang sama, baik di daerah maupun di pusat sehingga dengan ketentuan ini tidak akan terjadi pengenaan pajak berganda

5. Potensinya memadai

Kriteria ini berarti bahwa hasil pajak yang dipungut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif

Kriteria ini berarti bahwa pajak yang dipungut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

Kriteria aspek keadilan berarti objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam pemungutan pajak, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tariff pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Kriteria kemampuan masyarakat, berarti memperhatikan kemapuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.

8. Menjaga kelestarian lingkungan

Kriteria ini berarti bahwa pajak yang berisfat netral terhadap lingkungan, yakni pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban pemerintah daerah danmasyarakat.

Hubumgan Pajak Daerah dengan Pajak Pusat

Hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal
sebagai era otonomi daerah.
            Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah
dan mendorong timbulnya inovasi.

            Untuk terselenggaranya hubungan yang representatif dalam pemerintahan antara pusat dan daerah merupakan tuntutan tersendiri, khususnya dalam rangka membentuk pemerintahan daerah yang mampu mengurus rumah tangganya dengan kemampuan sendiri secara berdayaguna dan berhasilguna.

            Hubungan pusat dan daerah yang menyangkut aspek keuangan akan terlihat pada sumber pendayagunaan sumber pendapatan asli daerah, yang merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan bahwa kunci kemandirian daerah sangat tergantung dari aspek keuangan ini. Atas dasar itu pembiayaan pendapatan antara pusat dan daerah berjalan dengan perimbangan yang adil sesuai dengan volume urusan yang telah diserahkan kepada daerah.