Indikator Distribusi Pendapatan

Indikator Distribusi Pendapatan

1.                  Distribusi Ukuran (Distribusi Pendapatan Perorangan)

            Distribusi ukuran adalah besar atau kecilnya pendapatan yang diterima masing-masing orang.Distribusi pendapatan perseorangan (personal distribution of income) atau distribusi ukuran pendapatan (size distribution of income) merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom.Untuk mengukur kondisi ekonomi seseorang, ada dua konsep pokok yang paling sering digunakan yaitu pendapatan dan kekayaan.

            Pendapatan menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).Pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial, atau asuransi pengangguran.

            Kekayaan terdiri dari nilai nominal neto aset yang dimiliki pada waktu tertentu.Kekayaan rumah tangga meliputi harta yang nampak atau nyata seperti rumah, mobil, tanah dan barang konsumsi tahan lama lainnya dan aset keuangan seperti uang tunai, tabungan, obligasi, dan saham.Seluruh item yang mempunyai nilai disebut aktiva sedang item yang dipinjam disebut kewajiban (liabilities). Perbedaan antara total aktiva dan utang disebut kekayaan atau net worth.

Kurva Lorenz

            Metode lain yang biasanya dipakai untuk menganalisis statistic pendapatan perorangan adalah dengan menggunakan Kurva Lorenz (Lorenz Curve). Jumlah penerimaan pendapatan dinyatakan pada sumbu horizontal, tidak dalam arti absolut melainkan dalam persentase komulatif.

Koefisien Gini dan Ukuran Ketimpangan Agregat

            Perangkat yang terakhir dan sangat mudah digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan pendapatan relatif di satu negara, adalah dengan menghitung rasio bidang terletak di antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh segiempat di mana kurva Lorenz berada.

            Koefisien gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya, koefisien  Gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, angkanya berkisar antara0,20 hingga 0,35.

Kemiskinan : Data dan Kebijakan ( Yoga Anggara )

Pengertian Kemiskinan

Merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan. kemiskinan dapat diartikan secara lebih luas dengan menambahkan faktor faktor lain seperti faktor sosial dan moral. Secara konvensional, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan individu atau masyarakat yang berada di bawah garis tertentu. Secara umum pengertian dari kemiskinan sangat beragam, tergantung dasar pemikiran dan cara pandang seseorang. Namun kemiskinan identik dengan ketidakmampuan sekelompok masyarakat yang terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitas(kemiskinan struktural). Pada umumnya kemiskinan diidentikkan dengan ketidakmampuan seorang individu untuk memenuhhi standart minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Pembahasan ini dimaksud dengan kemiskinan material. Definisi kemiskinan mengalami perkembangan sesuai dengan penyebabnya yaitu pada awal tahun 1990. Definisi diperluas tidak hanya berdasarkan pada tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup ketidakmampuan dibidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, seperti sandang, papan, kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Kemiskinan juga dapat didefinisikan menurut dua pendekatan. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diukur dengan suatu standart tertentu, sementara kemiskinan relatif  bersifat kondisional, biasanya membandingkan pendapatan sekelompok orang dengan pendapatan kelompok lain. Sedang kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu- atau mereka berada di bawah garis kemiskinan internasional.

Kemiskinan menurut Edi Suharto dalam Abdul Hakim (2002:219) adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi:

Sumber keuangan (mata pencaharian, kredit, modal)

Modal produktif atau asset (tanah, perumahan, kesehatan, alat produksi)

Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa.

Organisasi sosial dan politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan bersama.

Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

Pengetahuan dan keterampilan.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah masyarakat. Kemiskinan sebagai fenomena sosial yang telah lama ada, berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi tinggi. Substansi kemiskinan adalah kondisi deprevasi tehadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan, dan pendidikan dasar (Sudibyo, 1995:11). Kemiskinan juga sering disandingkan dengan kesenjangan, karena masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan. Substansi kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sudibyo (1995:11) mengatakan bahwa “apabila berbicara mengenai kemiskinan maka kemiskinan dinilai secara mutlak, sedangkan penilaian terhadap kesenjangan digunakan secara relatif”. Dalam suatu masyarakat mungkin tidak ada yang miskin, tapi kesenjangan masih dapat terjadi di dalam masyarakat tersebut.

Sebagian besar dari penduduk miskin ini tinggal diperdesaan dengan mata pencaharian pokok dibidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional tersebut. Kehidupan mereka bergantung pada pola pertanian yang subsistem, baik petani kecil atau pun buruh tani yang berpenghasilan rendah, ataupun bekerja dalam sektor jasa kecil-kecilan dan berpenghasilan pas-pasan. Fenomena banyaknya urbanisasi penduduk desa ke kota menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan pembangunan di perdesaan. Terbatasnya fasilitas umum, kecilnya pendapatan, dan terbatasnya pekerjaan dan dalih mencari kehidupan lebih baik menjadi alasan urbanisasi ini. Permasalahan tersebut menyiratkan adanya ketidakmerataan dan kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan.

Kebijakan Kemiskinan :

Kebijakan Anti Kemiskinan   

Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB,ILO, UNDP, dan lain sebagainya. Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya World Developent Report on Proverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front :

·    Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja danpendapatan bagi kelompok miskin,

·    Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi,

·    Membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka yang diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mamu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.

Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yaitu :

1. Intervensi jangka pendek, berupa :

-  Pembangunan/penguatan sektor usaha Kerjsama regional

-   Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi

-   Desentralisasi

-   Pendidikan dan kesehatan

-  Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

-  Pembagian tanah pertanian yang merat

2. Pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan

3. Manajemen lingkungan dan SDA

4. Pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan

5. Peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan

6. Peningkatan proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial)

Salah satu contoh kebijakan Anti Kemiskinan pemerintah:

PAKET INSENTIF 1 OKTOBER 2005

            Paket Insentif 1 Oktober 2005 merupakan bagian integral dan implementasi serta tindak lanjut dari Paket Kebijakan 31 Agustus 2005 yang telah disampaikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Paket ini juga didisain dalam kerangka reformasi ekonomi untuk memperkuat fondasi perekonomian dan mempertahankan momentum percepatan laju pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya saing dan menggairahkan investasi dalam rangka penciptaan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan.